NASIONAL

Sultan: Tahap Rehab-Rekon Merapi Dilematis

Ada warga yang menolak direlokasi dari wilayah rawan bencana Merapi.

ddd
Selasa, 20 September 2011, 17:36
Warga Sleman bercocok tanam di bekas erupsi Gunung Merapi
Warga Sleman bercocok tanam di bekas erupsi Gunung Merapi (Antara/ Widodo S Jusuf)

VIVAnews - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menemui jalan dilematis dalam menyelesaikan tahap rehabilitasi dan rekontruksi pascaerupsi Gunung Merapi, khususnya di Kabupaten Sleman. Pasalnya, ada warga yang menolak direlokasi dari wilayah rawan bencana.

Menurut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Pemprov tidak akan memaksakan warga untuk pindah dan akan mengutamakan dialog kepada warga korban erupsi Merapi. ”Dengan masih adanya penolakan, saya mengusulkan tahap rehab-rekon erupsi Merapi ini berlangsung selama tiga tahun,” kata Sultan, Selasa 20 September 2011.

Sultan menyatakan pihaknya terus bernegosiasi dengan pemerintah pusat agar bisa membantu semaksimal mungkin para korban erupsi Merapi, termasuk mereka yang harus pindah dari kawasan rawan bencana. Semula, kata dia, pemerintah memutuskan akan membeli tanah penduduk di kawasan rawan bencana. Tanah itu akan dijadikan hutan lindung.

Penduduk harus keluar dari daerah kawasan rawan bencana dan mendapatkan bantuan biaya pembuatan rumah 6x6 meter persegi (m2) senilai Rp30 juta. "Tapi kami sudah sepakat pemerintah tak akan membeli tanah di sana, bahkan akan membantu pemiliknya untuk memperoleh sertifikat." Hanya saja, Pemerintah berharap tanah itu tidak lagi jadi hunian melainkan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Sementara warga yang sudah direlokasi tidak perlu membayar tanah seluas 100 m2 seperti kesepakatan awal. Sultan mengatakan, pemerintah yang menanggung biaya pengadaan tanah itu. Pemerintah juga akan mengganti sejumlah dana penduduk yang relokasi mandiri.

Pemerintah pun tengah menimbang nasib warga yang memiliki usaha di lahan rawan seperti pemilik toko dan losmen. "Apakah mereka dapat ganti rugi? Ini juga yang sedang dibicarakan di rapat-rapat dengan pemerintah pusat." (eh)

Laporan: Juna Sanbawa | Yogyakarta



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com