- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews -- Menteri Agama, Suryadharma Ali, mengatakan Muhammadiyah harus mau bermusyawarah mencari titik temu kriteria penentuan 1 Syawal untuk menetapkan Idul Fitri. Ini terkait dengan masih adanya perbedaan penentuan hari raya Idul Fitri. Muhammadiyah memutuskan Idul Fitri jatuh pada 30 Agustus, sedangkan pemerintah 31 Agustus 2011.
Bagi Suryadharma, semua pihak seharusnya mau menerima hasil musyawarah penentuan waktu Idul Fitri, seperti yang berlangsung pada sidang isbat lalu. "Termasuk Muhamadiyah juga harus mau berbagi. Jadi dia tidak berada pada posisi sekarang. Harus mau bermusyawarah. Mencari titik temu kriteria mana yang dipakai," kata Suryadharma di Jakarta, 31 Agustus 2011.
Muhammadiyah, kata dia, selalu diundang musyawarah dalam penentuan 1 Syawal bersama organisasi lainnya. "Nggak ada yang ditinggalkan. Nggak benar itu kalau dibilng ada yang ditinggalkan," tegasnya.
Sebelumnya, Suryadharma mengatakan akan mencoba mengajak semua pihak untuk membicarakan metode penentuan awal bulan, supaya kedepannya tidak terjadi perbedaan pelaksanaan Idul Fitri. "Nanti akan dimusyawarahkan secara nasional melibatkan para ulama, ormas Islam, ahli fiqih, ahli astronomi supaya ke depan tidak ada lagi perbedaan," kata dia.
"Nah oleh karenanya perlu menyamakan kriteria. Bagi pemerintah, kriteria hilal yang memenuhi syarat itu dua derajat, sedangkan Muhammadiyah itu 0,1 derajat sudah memenuhi syarat," tambah dia.
Pemihakan
Pada tahun ini, lebaran di Indonesia tidak dilaksanakan serentak. Pemerintah menetapkan lebaran jatuh pada Rabu 31 Agustus ini. Sementara Muhaammadiyah telah berlebaran pada 30 Agustus kemarin.
Sebelumnya, PP Muhammadiyah menilai keputusan pemerintah bahwa 1 Syawal 1432 Hijriyah jatuh pada Rabu besok, 31 Agustus 2011, merupakan pemihakan kepada salah satu ormas Islam.
Menurut Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, hasil rapat isbat itu menandakan suara Muhammadiyah nyaris tidak didengar pemerintah. "Sikap pemerintah ini berpotensi inkonstitusional," kata dia usai memimpin Salat Id di Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta, 30 Agustus 2011. (ren)
Sebagian Daerah Hapus Pajak Progresif dan Bea Balik Nama, Ini Daftarnya
Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
