VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah membuat rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri terkait proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E KTP).
Juru Bicara KPK Johan Budi menegaskan, kerjasama KPK dengan Kemendagri bukan untuk proyek pengadaan E KTP, akan tetapi kajian penggunaan E KTP untuk menerapkan Single Identity Number (SIN) sebagai upaya pencegahan kasus korupsi dan pencucian uang.
"Kalau proyek pengadaan E KTP, KPK nggak ikut. Kalau pengadaan itu ada LKPP dan auditnya ada di BPK," kata Johan Budi di Kantor KPK, Kamis malam, 25 Agustus 2011.
Sementara terkait laporan dugaan korupsi pengadaan E KTP oleh Government Watch (GOWA), Selasa lalu, yang mencapai Rp1 triliun, Johan mengatakan laporan tersebut tengah ditelaah di Bagian Pengaduan Masyarakat KPK (Dumas KPK).
"Masih kita telaah di Dumas. Tidak mungkin setiap orang lapor, terus besoknya sudah ada yang jadi tersangka," pungkasnya.
Sebelumnya laporan investigasi yang dilakuka GOWA sejak Maret hingga Agustus 2011, ditemukan dugaan kolusi pada penyelenggaraan lelang pengadaan e-KTP tahun 2011. Lelang ini diadakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI.
Hasil audit forensik GOWA tersebut menemukan tak kurang dari 11 penyimpangan, pelanggaran, dan kejanggalan yang kasat mata dalam proses pengadaan lelang tersebut.
GOWA mengklasifikasi fakta penyimpangan selama proses pelaksanaan pengadaan e-KTP dalam tiga tahapan lelang. Tahapan tersebut meliputi sebelum, penyelenggaraan lelang dan pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan.
Sumber :
Baca Juga :
Hakim Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Kode Etik Meski Punya Jabatan di Asosiasi Pengajar HTN
VIVA.co.id
25 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Berbagai faktor yang memiliki pengaruh terhadap durasi hidup seseorang, termasuk gaya hidup, faktor genetik, risiko kesehatan, dan faktor lain. Ini negara kematian tinggi
AHY Wanti-wanti Prabowo Usai Bertemu Cak Imin
Politik
25 Apr 2024
Ketua Umum Partai Demokrat AHY merespons pertemuan Prabowo Subianto dengan Cak Imin di kantor DPP PKB, Rabu. AHY memberikan peringatan ke Prabowo
Heboh Wali Nagari di Sumbar Digerebek Warga Mesum dengan Sesama Jenis, Kantor Disegel
Nasional
25 Apr 2024
Kantor Wali Nagari Singguliang Lubuak Aluang Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman disegel oleh warga setempat, Kades dituduh hubungan sejenis
IPK 2,77 dan Lulusan ITB, Ridwan Kamil: Saya Pasti Enggak Bisa Kerja di KAI, tapi Buktinya...
Bisnis
25 Apr 2024
Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjawab pertanyaan soal pengaruh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terhadap profesi dalam kolom komentar di media sosialnya.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, memberikan tanggapannya terkait peluang pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar bergabung ke Pemerintahan usai kalah di Pilpres.
Selengkapnya
Partner
Jelang Perempat Final Piala Asia U-23, Terungkap Sosok Pemain Korsel Berbahaya Bagi Indonesia
Jabar
16 menit lalu
Timnas Indonesia U-23 berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U-23. Namun, Indonesia tampaknya harus bekerja sekuat tenaga mengingat lawannya, yakni Korea Selatan buk
Selain Indonesia, Seluruh Wakil Asean Alami Kekalahan Tragis pada Babak Penyisihan Grup
Bandung
17 menit lalu
Gelaran Piala Asia U-23 tahun ini berjalan sangat unik. Pasalnya, selain Indonesia, seluruh wakil dari Asia Tenggara mengalami nasib yang cukup tragis.
Prakiraan Cuaca Kota Bandung Jawa Barat, 26 April 2024: Dari Cerah Berawan hingga Hujan Petir
Wisata
18 menit lalu
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Kota Bandung, Jawa Barat,dan sekitarnya pada hari Jumattanggal 26 April 2024
Berikut adalah prakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk Kota DKI dan sekitarnya Jakarta pada hari Jumat tanggal 26
Selengkapnya
Isu Terkini