- www.japanfocus.org
VIVAnews - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (FPI) Jakarta Habib Salim tidak menyalahkan tindakan FPI Makassar yang melakukan pengrusakan beberapa warung makan di Makassar, Sulawesi Selatan.
Habib Salim mengatakan bahwa yang apa dilakukan angggota FPI itu sudah benar karena warung yang dirusak itu nekat tetap buka pada saat umat Islam tengah menjalankan ibadah puasa. Menurutnya itu adalah suatu tindakan yang merusak akidah.
"Jelas-jelas itu tindakan yang merusak akidah, mengganggu umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa," ujar Habib Salim saat berbincang dengan VIVAnews.com, Senin 15 Agustus 2011.
Ia juga mengatakan, semestinya pemerintah daerah setempat lebih merespon apa yang terjadi di sana.
"Harusnya Pemerintah lebih peka dong. Kami bergerak karena pemerintah tidak peka", ujar Habib.
Hingga saat ini, kata dia, FPI Jakarta terus memantau apakah masih ada tempat hiburan malam atau yang sejenisnya yang tetap beroperasi di bulan Ramadan. "Masih ada satu atau dua yang bandel. Kami terus monitoring apakah mereka menjalankan perda yang sudah ditetapkan," terang dia.
Sementara Habib mengungkapkan kalau pemerintah Jakarta tidak bisa menegakkan aturan pelarangan tempat hiburan malam saat puasa, maka tidak menutup kemungkinan insiden seperti di Makassar juga terjadi di Jakarta.
"Kalau pemerintah DKI Jakarta tidak bisa tegas, bukan tidak mungkin Jakarta akan seperti di Makassar," demikian Habib Salim.
Pengrusakan dilakukan saat puluhan anggota FPI Sulawesi Selatan menggelar razia terhadap warung-warung makan yang buka siang hari. Aksi tersebut dimulai dari Masjid Al-Markaz Al-Islam, Jumat 12 Agustus 2011. Kemudian menyisir sejumlah jalan-jalan protokol di Makassar.
Pantauan di lapangan, jalan pertama yang didatangi adalah AP Pettarani Makassar. Di tempat ini, massa FPI menutup paksa setidaknya tiga warung makan, yakni Coto Zul, Coto Selerata dan Sop Ubi Lasinrang. (eh)
Menpan-RB Sebut Setiap ASN di IKN Dapat Satu Unit Hunian Apartemen Seluas 98 Meter Persegi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan setiap ASN yang bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mendapat satu unit hunian apartemen.
