- Antara/ Saptono
VIVAnews - Kota Denpasar dan Kabupaten Badung termasuk daerah yang dijadikan proyek percontohan program nasional penerapan KTP elektronik (e-KTP). Rencananya, e-KTP itu diterapkan pada awal Agustus 2011.
Namun, tampaknya program ini molor. Program e-KTP di dua daerah ini belum bisa direalisasikan dalam wakktu dekat. Pasalnya, mesin pembuat e-KTP yang dijanjikan oleh pemerintah pusat hingga kini tak kunjung datang.
Padahal, pemerintah kedua daerhah telah melakukan persiapan total menyambut program e-KTP itu. Sejumlah perangkat lain dan anggaran sudah disiapkan.
"Realisasi e-KTP menurut rencana semula Agustus 2011 ini. Namun hingga saat ini peralatan pendukung e-KTP belum datang dari pusat," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Nyoman Gede Narendra, di Denpasar, Bali, Kamis 4 Agustus 2011.
Menurut dia, rencananya Kota Denpasar akan mendapatkan 33 unit mesin e-KTP. Mesin itu direncanakan datang pada minggu ke empat bulan Juli untuk merealisasikan program e-KTP ini. "Tetapi sampai sekarang belum juga datang," kata dia.
Karena mesin pembuat tak kunjung datang, rencana untuk mengganti 460 ribu KTP warga Denpasar menjadi KTP elektronik seperti rencana semula menjadi tertunda. Dia belum bisa memastikan kapan mesin itu akan datang. Padahal, Pemerintah Kota Denpasar sudah menyiapkan unit pendukungnya, seperti SDM, anggaran, dan lainnya.
Untuk tahun 2011, kata dia, Pemkot Denpasar mengalokasikan dana sebesar Rp970 juta untuk mendukung program pemerintah pusat tersebut.
Sementara itu, secara terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, I Made Witna mengaku juga mendapat kendala yang sama untuk menerapkan e-KTP. "Badung dapat jatah 12 unit. Mesin menurut rencana datang awal Agustus ini. Tetapi belum datang juga. Padahal, mesin itu akan didistribusikan sebanyak 2 unit untuk masing-masing kecamatan di Badung," kata Witna.
Dalam program e-KTP ini Badung mencoba mengganti KTP 353 ribu penduduk dengan e-KTP. "Namun sepertinya rencana itu bakal molor meski kami prinsipnya sudah menyiapkan segala kebutuhan lainnya untuk menopang suksesnya program pusat ini," katanya. Laporan: Bobby Andalan l Bali (adi)
Tetap Gunakan Sirekap di Pilkada Serentak, KPU: Kami Punya Kewajiban untuk Terbuka
Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan pihaknya akan memperbaiki Sirekap sesuai pertimbangan yang disampaikan oleh MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
