- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews - Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menegaskan akan menindak tegas pencatutan nama Presiden dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Apalagi, pencatutan itu dilakukan untuk menipu dengan alasan perekrutan Pegawai Negeri Sipil.
"Harus diberi tindakan hukum," kata Gamawan, di Kantor Presiden, Jumat 15 Juli 2011. "Apapun namanya, ada pembina atau tidak ada pembina," lanjutnya.
Gamawan menegaskan, hal ini merupakan tugas aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut. "Apakah ini ada kesalahan. Kalau melihat ini ada kesalahan, itu pelanggaran hukum," ungkapnya.
Sejauh ini, menurut Gamawan, tidak ada rencana pemerintah membentuk lembaga baru di daerah. "Tidak ada, saya tidak merasa ada yang minta izin kepada saya," ujar mantan gubernur Sumatera Barat ini.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, mencontohkan salah satu lembaga atau institusi yang melakukan penipuan. "Kami dengar lembaga itu bernama Badan Sumber Daya Manusia Indonesia Pemerhati Pengembangan Ekonomi Daerah (P2ED). Tidak ada lembaga itu," ucapnya.
Reydonyyzar menjelaskan, lembaga itu menggunakan nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dicatut sebagai Dewan Pendiri. "Saya dengar nama Mendagri juga dicatut," ucap dia.
Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, mengatakan belum mengetahui soal adanya lembaga tersebut. "Apa itu? Saya belum pernah dengar rencana semacam itu? Di bawah kementerian atau lembaga apa?" ucap Julian.
Julian pun memastikan, sejauh ini tidak ada rencana pembentukan lembaga perekrutan Calon PNS. Apalagi lembaga yang ada di bawah presiden, atau didirikan oleh Presiden.
HUT Ke-61, Taspen Tegaskan Komitmen Genjot Kesejahteraan Masyarakat
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (Taspen) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam momen perayaan HUT ke-61.
