NASIONAL

Pensiun Dini PNS Dorong Reformasi Birokrasi

"Pensiun dini diperlukan untuk mendorong regenerasi di jajaran birokrasi."
Kamis, 7 Juli 2011
Oleh : Anggi Kusumadewi
Pegawai Negeri Sipil (PNS)

VIVAnews – Kementerian Keuangan berniat menjadi pelopor pelaksanaan pensiun dini Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pensiun dini diterapkan guna meningkatkan produktivitas PNS. Kementerian Keuangan bahkan akan menawarkan kompensasi menarik bagi pegawainya yang ingin mengikuti program pensiun dini.

Menanggapi rencana penerapan pensiun dini PNS itu, anggota Komisi IX DPR yang membidangi sektor tenaga kerja, Hanif Dhakiri, menyatakan program pensiun dini harus didukung karena merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi. “Ini diperlukan untuk mendorong berlangsungnya regenerasi di jajaran birokrasi,” kata Hanif kepada VIVAnews, Rabu, 6 Juli 2011.

“Regenerasi birokrasi jangan sampai terhambat karena banyaknya perpanjangan masa tugas yang terlalu sering diberikan kepada birokrat senior. Beri kesempatan bagi yang muda dan berprestasi,” ujar Hanif. Ia bahkan meminta pemerintah mempertimbangkan penerapan moratorium (penghentian sementara) rekruitmen CPNS dan tenaga honorer, kecuali untuk guru dan tenaga kesehatan yang masih banyak dibutuhkan di daerah-daerah.

Tenaga honorer, papar Hanif, cenderung dipakai sebagai instrumen kerja para birokrat yang pada gilirannya, mereka juga akan menuntut menjadi PNS karena tak jarang kinerjanya lebih bagus daripada kinerja si birokrat sendiri. “Banyak laporan yang mengatakan, yang bekerja sebetulnya tenaga honorer, sedangkan birokrat tinggal menangani urusan administrasi saja. Ini kan jadi seperti melaporkan pekerjaan orang,” tandas Hanif.

“Padahal birokrat digaji untuk bekerja, bukan memerintahkan orang lain untuk bekerja,” tegas politisi muda PKB itu. Oleh karena itu, menurut Hanif, pemerintah tidak perlu lagi merekrut tenaga honorer. “Segera selesaikan CPNS yang sudah masuk pemberkasan. Setelah itu tak perlu rekrut PNS dan tenaga honorer lagi,” katanya.

Hanif juga menilai, pemerintah perlu menerapkan mekanisme reward and punishment bagi PNS. “Ini penting untuk menguatkan orientasi kerja para birokrat,” tegas dia. Menurut Hanif, selama ini tidak jelas pembedaan antara birokrat yang kinerjanya baik dan yang tidak. “Tak heran jika PNS lalu menjadi sekali pekerjaan seumur hidup, tak peduli bagaimana kinerjanya. Inilah yang membuat hampir semua orang ingin menjadi PNS,” ujarnya.

Dengan reward and punishment, terang Hanif, kinerja birokrat akan meningkat, dan iklim kompetisi kinerja di lingkungan birokrasi pemerintah akan makin hidup. “Pada akhirnya, hanya PNS yang kinerjanya baik saja yang akan bertahan. Dengan kata lain, sistem reward and punishment mendorong perampingan birokrasi secara alami,” ujar Hanif.

“Jika birokrat sudah ramping dan berorientasi kinerja semua, silakan naikkan gaji mereka,” ujar Hanif. Menurutnya, hal itu menjadi bagian dari reformasi birokrasi tahap akhir, yaitu peningkatan kesejahateraan pegawai. “Tapi jangan naikkan gaji sebelum kinerja birokrasi meningkat, karena itu hanya akan menambah beban negara,” tegas Hanif.

Semua langkah reformasi birokrasi itu, imbuh Hanif, dapat dilakukan secara komprehensif dengan melakukan revisi UU Pokok Kepegawaian Negara. (umi)

TERKAIT
TERPOPULER
File Not Found