- Antara/Widodo S Jusuf
VIVAnews - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mendorong pemerintah untuk mengembalikan pendidikan tentang Pancasila ke kurikulum sekolah. Ia merasakan gejala menipisnya pemahaman falsafah bangsa yang berdampak pada menjauhnya kesadaran dalam berbhineka tunggal ika.
"Pendiri negara kita telah memberi sumbangan yang sangat berharga untuk mengelola negara yang plural dengan Pancasila sebagai falsafah negara," kata Aburizal di sela kegiatan Jambore Nasional Siaga Karya yang diselenggarakan Angkatan Muda Partai Golkar di Bumi Perkemahan Cibubur, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 3 Juni 2011.
Ia mengatakan, semangat nasionalisme harus diperkuat melalui falsafah negara. Generasi muda harus kembali memiliki nilai-nilai dasar bangsa seperti zaman kemerdekaan. Anak-anak muda harus berani menantang risiko dalam menegakkan tujuan bangsa.
Dalam hal ini, katanya, negara harus hadir dan konsisten dalam menegakkan konstitusi agar tidak ada lagi praktik fundamentalisme dan radikalisme. "Negara tidak boleh membiarkan orang kuat bertarung dengan orang lemah dalam mencari makan, negara harus menjamin suasana aman," ujarnya.
Wacana mengembalikan pendidikan tentang Pancasila ke kurikulum sekolah mencuat setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memaparkan hasil survei Badan Pusat Statistik bahwa Pancasila penting dipertahankan. Sebanyak 89 persen masyarakat berpendapat bahwa permasalahan bangsa terjadi akibat kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila.
Merespons itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat akan melakukan dengar pendapat dengan ahli pendidikan dan tata negara.
Ketua MPR, Taufiq Kiemas, menyatakan Pendidikan Pancasila akan dimasukkan lagi ke kurikulum pelajaran sekolah. “Pemerintah 1.000 persen setuju untuk mengembalikan Pendidikan Pancasila ke kurikulum sekolah," ujarnya.
Dulu, Pancasila diajarkan di sekolah-sekolah dengan nama mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Namun, kemudian dihapus dan diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan, tanpa embel-embel Pancasila. (art)
Kemenangan Prabowo-Gibran Diharap Jadi Peluang Kembangkan Ekonomi Berbasis Laut
Pasangan Prabowo-Gibran bakal memimpin Indonesia periode 2024-2029 setelah MK menolak seluruh permohonan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
