- picasaweb.google.com
VIVAnews - Saat menuntut pembubaran Ahmadiyah, Front Pembela Islam (FPI) tampil begitu berapi-api. Bahkan, mereka sempat bersitegang dengan pemerintah, karena mengancam akan menggulingkan presiden, jika tak membuabarkan aliran tersebut. Namun, giliran muncul Negara Islam Indonesia (NII), FPI tak bereaksi meski kelompok yang mengatasnamakan Islam itu membuat resah masyarakat dengan cuci otak dan penipuan yang diduga dilakukannya.
Mengapa? "NII bukan seperti Ahmadiyah. Ini gerakan bawah tanah, sedangkan Ahmadiyah itu secara organisasi terdaftar makanya bisa dibubarkan. Sebetulnya poinnya yangg utama itu, yang mesti dilihat ini bukan pada organisasinya," kata juru bicara FPI, Munarman, kepada VIVAnews.com.
NII, tambah dia, tak terkait teologi atau ajaran agama. "Ini bukan pada soal ajarannya, tapi lebih kepada modus penipuan. Bukan aspek teologi, MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan ormas juga tahu ini punya dimensi politik," kata dia.
Oleh karena itu, FPI tidak merasa perlu bergerak seperti saat menuntut pembubaran Ahmadiyah. "Karena ini gerakan bawah tanah maka kami juga berikan gerakan bawah tanah," kata Munarman.
Seperti apa?
"Yang namanya gerakan bawah tanah kan tidak perlu kami sebutkan seperti apa," tukas dia.
Sebelumnya, Ketua DPD FPI Jakarta, Habib Salim Umar Alatas mengatakan, untuk saat ini FPI masih terus mengkaji ajaran sesat NII yang dianggap telah merusak masyarakat. "Kami masih menyelidiki kesalahan NII, sejauh mana keterlibatan mereka merusak masyarakat, kami lagi pantau," tegasnya.
Sejumlah daerah bereaksi. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku sudah berkoordinasi dengan kepolisian, intelijen, dan TNI untuk mendeteksi kantong-kantong Negara Islam Indonesia (NII) KW 9.
Demikian pula dengan Pemerintah DKI Jakarta. Dinas Pendidikan ibu kota meminta seluruh kepala sekolah di Jakarta diminta untuk memantau seluruh kegiatan ekstrakurikuler murid di luar jam sekolah untuk mengantisipasi masuknya doktrin radikal dari kelompok yang menyesatkan seperti NII.
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
