- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sedang menelaah dan mengumpulkan informasi terkait dugaan korupsi pembangunan gedung DPR. Diantara informasi tersebut, KPK menelaah laporan tujuh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melaporkan dugaan korupsi anggaran biaya konsultasi rencana pembangunan gedung senilai Rp 14,5 Miliar.
Ketua KPK Busyro Muqqodas di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 16 April 2011 menegaskan KPK siap turun tangan jika memang ada indikasi korupsi terhadap rencana pembangunan gedung DPR. "Itu mah tidak usah diminta, KPK langsung (mengusut)," ucap Ketua KPK Busyro Muqqodas.
Menurut Busyro lembaganya sedang mengumpulkan berbagai informasi-informasi terkait dugaan korupsi pembangunan gedung baru DPR. Sampai saat ini, laporan yang didapatkan KPK berasal dari tujuh LSM yang melaporkan dugaan korupsi anggaran biaya konsultasi rencana pembangunan gedung senilai Rp 14,5 Miliar.
Laporan LSM tersebut saat ini sudah masuk dalam tahap penelahaan oleh KPK. "KPK juga terus berupaya mengumpulkan informasi,"jelasnya.
Busyro membantah pengusutan dugaan KPK terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR merupakan upaya balas dendam lembaganya terhadap DPR yang sempat memberikan perlakuan "tidak menyenangkan" saat RDP dengan Komisi III beberapa waktu lalu.
"Tidak lah, kita tidak ada balas dendam atau apapun seperti itu," jelasnya.
Kabar terakhir dari proses pembangunan gedung baru DPR adalah panitia tender mengumumkan pemenang prakualifikasi pada Kamis 14 April 2011. Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sumirat mengatakan, lima dari sebelas pendaftar tender dinyatakan lolos untuk mengikuti proses selanjutnya.
Lima pemenang prakualifikasi tender adalah PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Duta Graha Indah, dan Konsorsium Wika-Adhi (Gabungan antara PT Wijaya Karya dan PT Adhi Karya).
Dari hasil rapat konsultasi, pimpinan fraksi dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) memutuskan bahwa pembangunan gedung baru tetap dilanjutkan. Meski ada dua kajian yang harus dipertimbangkan Kementerian PU mengenai ruangan dan harga.
Ruangan tiap anggota dewan seluas 111,1 meter apakah sesuai standar, di atas standar, atau malah di bawah standar. kemudian, harga Rp7,2 juta per meter persegi apakah terlalu mahal, terlalu murah, atau sudah sesuai ketentuan. (umi)
Aura Kasih Vakum dari Instagram, Netizen Spekulasi Ingin Nikah sampai Terlibat Korupsi Timah
Reaksi dari para pengguna media sosial pun beragam. Ada yang khawatir dengan pengumuman tersebut, sementara ada yang berspekulasi tentang rencana pernikahan Aura Kasih.
