- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Sejumlah pakar dan mantan pejabat tinggi berseminar di Hotel Sultan, Jakarta, membahas penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat. Sejumlah pakar menyebutkan sejumlah fakta penyebab kepercayaan rakyat pada DPR terus menurun.
Syamsudin Haris, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menilai ada beberapa penyebabnya. Pertama, kualitas dan kuantitas produk legislasi selama ini rendah.
Kedua, konteks fungsi pengawasan, DPR tidak memiliki arah politik pengawasan yang jelas kecuali memanfaatkan hak-hak politik seperti penggunaan hak angket dan interpelasi. Ketiga, konteks fungsi anggaran, Badan Anggaran DPR cenderung memanfaatkannya sebagai alat negosiasi kepentingan partai.
"Keempat, terjadi pendangkalan pemahaman para anggota DPR terhadap hakikat perwakilan," kata Syamsudin. Hal ini kemudian diikuti rendahnya komitmen dan tanggung jawab para anggota terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat yang diwakili.
Syamsudin menyatakan, ke depan, penguatan dan pembangunan kapasitas DPR semestinya dilakukan menyeluruh dalam kerangka skema presidensial agar tidak terulang reformasi institusional yang tambal sulam. Kemudian, penguatan dan pembangunan kapasitas DPR harus menjadi bagian dari agenda penguatan dan pembangunan sistim perwakilan dalam rangka pelembagaan sistim checks and balances antara parlemen dan presiden.
"Kalau tidak ada kerangka demikian, maka DPR akan menjadi lembaga superbody yang tidak terkoreksi yang akhirnya berujung pada praktik sistem parlementer," katanya.
Sementara itu, Kevin Evans, peneliti Australia yang mengamati politik Indonesia, menyatakan, kepercayaan masyarakat terhadap DPR sangat rendah sehingga kegiatan normal wakil rakyat seperti mendirikan kantor di daerah pemilihannya menjadi heboh berkepanjangan.
"Fungsi pengawasan lebih sulit dengan keanggotaan yang terus berganti. 70 Persen anggota DPR hasil pemilu 2009 adalah wajah-wajah baru," kata Evans. "Anggota DPR dan partainya begitu cepat kehilangan pamor karena tidak konsistennya antara ucapan dan tindakan dan mutu komunikasi yang rendah. Selain itu, juga masih perlu belajar untuk mengakui perbedaan pendapat," katanya.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla melihat dari sudut yang berbeda mengenai kualitas anggota DPR ini. Menurut JK yang sekarang Ketua Palang Merah Indonesia itu, permasalahan fundamentalnya adalah karena anggota DPR kebanyakan swasta sehingga proses legislasi menjadi terhambat.
"Banyaknya pengusaha di DPR sangat berbahaya karena anggota DPR banyak yang mementingkan untung rugi dan balik modal," kata JK.
Sementara masalah pembangunan gedung, kata JK, itu karena sistem anggaran masa kini yang berbeda dengan masa Orde Baru. Dulu anggaran proyek dikucurkan 50 persen dulu, namun saat ini hanya 15 persen. "Sehingga ketidakmaksimalan dalam pembangunan contoh banyaknya jalan rusak. Sehingga saat DPR membangun gedung mewah, rakyat ramai-ramai menolak," katanya. (SJ)
5 Fakta Menarik Timnas Indonesia Usai Hancurkan Australia di Piala Asia U-23
Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Australia dengan skor 1-0 dalam Piala Asia U-23 Grup A di Stadion Abdullah Bin Nasser pada Kamis malam kemarin, 18 April 2024.
