VIVAnews - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan rehabilitasi hutan dan lingkungan merupakan bagian terpenting dari upaya menunjang kebijakan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan.
Salah satu upaya tersebut adalah dengan melaksanakan Gerakan Rehabilitasi Lahan kritis (GRLK) maupun Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
"Dengan hutan dan lingkungan yang baik, akan menjamin keberlanjutan pebangunan, dan dengan hutan yang hijau akan menjaga keseimbangan alam," tegas Heryawan saat melaksanakan penanaman 40.000 pohon di Bukit Cijanggel, Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jumat 9 Januari 2009.
Dalam konteks pembangunan Jawa Barat, menurut Heryawan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu agenda penting pembangunan daerah.
Hal tersebut diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat, yang menetapkan luasan kawasan lindung sebesar 45% dari luas Jawa Barat.
"Salah satu hal penyebab banjir di beberapa wilayah Jawa Barat adalah akibat hutan di hulu gundul, sehingga air hujan sebanyak 81 miliar meter kubik yang jatuh di bumi Jawa Barat tidak sanggup ditampung," jelas Heryawan.
Saat ini, dengan kondisi hutan yang rusak, hanya 10% saja air hujan mampu diserap oleh hutan di Jawa Barat. Padahal pada saat kemarau kebutuhan air di Jawa Barat mencapai 17 miliar meter kubik, sementara pasokannya hanya 8,1 miliar meter kubik saja. "Ini sangat ironis dan menyedihkan," lanjut Heryawan.
Dalam kegiatan tanam pohon kali ini, jenis pohon yang ditanam antara lain; Damar, Kayumanis, Pinus, Gaharu, Gmelina, Puspa, Rasamala, Jamuju, Kibeusi dan Kayuputih.
Luas lahan yang ditanam mencapai 25 hektar, dengan jumlah pohon yang ditanam mencapai 40.000 batang. "Diharapkan dalam 10 tahun kedepan, lahan yang gundul saat ini, dapat menjelma menjadi Taman Hutan Raya Cijanggel," tutur Heryawan.
Ekonomi Global Diguncang Konflik Geopolitik, RI Resesi Ditegaskan Jauh dari Resesi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyebut, risiko RI masuk ke jurang resesi masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain.
