Habibie Marah Industri Pertahanan Melempem

Presiden Yudhoyono dan mantan Presiden BJ Habibie
Sumber :
  • Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki

VIVAnews - Mantan Presiden BJ Habibie melontarkan kritik pedas kepada pemerintah dalam rapat dengan Komisi I DPR yang juga membidangi masalah pertahanan. Habibie membeberkan mengapa industri pertahanan dalam negeri 'mandek'.

"Industri strategis pertahanan terhenti perkembangannya karena tidak didukung bantuan anggaran pemerintah," kata BJ Habibie di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 31 Januari 2011 ini.

Habibie hadir sebagai narasumber penting dalam rapat mengenai RUU Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan. RUU ini sedang digodok oleh Komisi I DPR yang antara lain membidangi pertahanan dan keamanan.

"RUU ini penting agar Indonesia punya industri pertahanan nasional yang bisa menjadi sumber ekonomi sekaligus devisa bagi bangsa," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq saat membuka rapat.

Dalam rapat itu pula, Habibie mengungkapkan kekecewaannya yang teramat besar melihat industri pertahanan Indonesia yang makin hari kian terpuruk. Menurut Habibie, saat Indonesia baru merdeka, PT Dirgantara Indonesia memiliki lebih dari 15.000 karyawan. Begitu juga dengan PT PAL Indonesia.

"Sekarang, hanya 2.900-an. Tinggal tunggu tutup saja. PT PAL Indonesia, waktu Indonesia merdeka mempunyai lebih dari 4.000 karyawan, sekarang hanya 1.400-an. Sebentar lagi nol," ujar Habibie berapi-api sembari memaparkan data-data yang berserak di mejanya.

"Padahal pada kasus BLBI, kita meminjamkan dana sekitar Rp147 triliun kepada bank. Itu pun berdasarkan audit BPK ditemukan indikasi penyimpangan," kata Habibie. Ia lantas mempertanyakan, kalau pemerintah bersedia menggelontorkan uang sebanyak itu dalam hal BLBI, mengapa industri pertahanan nasional justru dimatikan dan tidak dibantu?

"Diperlukan UU yang melindungi badan usaha sehingga tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi oleh siapapun, karena industri strategis adalah perwujudan kedaulatan rakyat," tegasnya. Habibie menyatakan, sejak tahun 2002 sampai sekarang, industri pertahanan Indonesia tidak pernah fokus. Menurutnya, fokus industri strategis telah bergeser pada keuntungan sesaat atau keuntungan jangka pendek per generasi semata.

"Itu yang saya katakan skenario VOC, ketika yang dicari hanya keuntungan dalam US$. Kalau begitu ya bikin saja pabrik perwakilan mereka di sini (Indonesia)," sahutnya keras. Habibie mengingatkan, jika pemerintah terus membeli produk-produk pertahanan dari luar negeri, maka Indonesia akan mengalami kerugian jangka panjang.

"Kalau Anda membeli produk dari sana, artinya Anda membeli jam kerja di sana. Rakyat di sini akhirnya gigit jari karena tidak ada penyerapan tenaga kerja," terangnya. Habibie pun mengingatkan tentang bahaya globalisasi yang kerap diagung-agungkan banyak kalangan, termasuk globalisasi dalam industri militer strategis.

"Globalisasi apa? Globalisasi adalah pakaian baru untuk kolonialisasi. Saya orang tua, tapi saya tidak buta. Saya harus katakan kepada Anda, Anda harus bangkit!" ujarnya setengah berteriak. "Ingat, saya bukan proteksionis, tapi saya melindungi jam kerja anak negeri sendiri," imbuhnya.

Habibie lalu mengungkapkan rasa heran sekaligus kejengkelannya karena Puspitek saat ini terbengkalai, tidak digunakan sebagai laboratorium uji teknik, malah ada gagasan untuk mengubahnya menjadi lapangan golf. "Kalau berani dibuat lapangan golf di sana, maka saya akan berdiri menentang," tandasnya. (umi)

Kunjungan ke Luar Negeri, Prabowo Subianto Akan ke China dan Bertemu Xi Jinping
Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menyampaikan hasil survei.

Sentil Gugatan Paslon 01 dan 03 di MK, Qodari Soroti 2 Hal Ini

Qodari mengatakan jika Paslon 01 dan 03 serius, seharusnya mereka ajukan gugatan pencalonan Gibran ke PTUN sejak awal saat pendaftaran peserta Pilpres 2024 ditetapkan KPU

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024