- VIVAnews
VIVAnews - Berapa jumlah terkini anggota Dewan yang mengusulkan Hak Angket Perpajakan belum jelas. Namun demikian, salah satu inisiator dari Fraksi Golkar, Nudirman Munir, hakulyakin jumlahnya sudah melebihi batas minimal yang dipersyaratkan.
"Jumlahnya sudah lebih dari 25 orang," kata Nudirman di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 28 Januari 2011.
Menurut dia, meski Fraksi Partai Demokrat, PKB, dan PPP telah berubah haluan dengan menarik dukungan, upaya untuk menggalang dukungan terus digulirkan. Nudirman mengatakan usulan Angket Perpajakan akan diajukan kembali ke pimpinan DPR pekan depan.
"Senin mungkin," katanya. "Kami jalan terus. Ya, kalau diterima di sidang paripurna kami jalan. Kalau ditolak, biar rakyat tahu mana yang sungguh-sungguh dan yang plin-plan dalam membongkar kasus pajak."
Nudirman menegaskan, meski mendukung Angket Perpajakan, Fraksi Golkar akan menentang setiap upaya untuk menggiring Angket tersebut menjadi upaya memakzulkan Presiden.
Karena itu, dia menyesalkan mundurnya Fraksi Demokrat. "Kami sesalkan, tadinya semangat kok belakangan mundur. Malah menduga-duga ada yang membonceng. Fraksi Golkar tidak berpikir menggunakan Angket ini untuk pemakzulan. Perintah Fraksi kepada kami, mengawal pemerintahan sampai akhir periode," katanya.
Hal senada disampaikan inisiator dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Suding. Menurut Suding, jumlah pendukung angket dari Fraksi Hanura akan terus bertambah.
Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan inisiator yang mundur hanyalah dari Fraksi Demokrat dan PKB. "Achmad Yani dan kawan-kawan (PPP) tidak ada yang mundur," katanya.
Pernyataan Bambang berbeda dengan penegasan Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar, siang tadi yang mengatakan, "Karena kami sudah melihat fraksi mayoritas mundur, ya nggak bisa dipaksakan, ya F-PPP mundur." Selengkapnya, klik di sini.
Seperti Nudirman, Bambang mengatakan jumlah pengusul Angket Perpajakan sudah melebihi batas minimal. Cuma, berapa persisnya dia menyatakan belum mengetahuinya. (kd)
Kemnaker Mendukung Penataan NLE dengan Diimbangi Peningkatan Pelindungan Kerja TKBM di Pelabuhan
Kemnaker mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistisk Nasional (NLE), yang berorientasi pada kerja sama antar instansi.
