- VIVAnews/Suryanta Bakti
VIVAnews - Kementerian Pendidikan Nasional mempersilakan para tokoh yang ingin keberhasilan dan perjalanan hidup mereka dituangkan dalam buku, dan didistribusikan ke sekolah-sekolah. Itu tak terkecuali bagi tokoh politik yang masih aktif.
"Selama itu diajukan, tentu akan dilayani. Tidak harus presiden, seorang guru juga bisa," kata Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Suyanto kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa, 25 Januari 2011.
Namun, Suyanto mengatakan, buku itu harus lulus uji materi dari tim penilai independen. Tim ini ditunjuk oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
Buku mengenai tokoh, menurut Suyanto, memang masuk daftar buku pengayaan yang bisa menjadi bahan bacaan bagi para siswa. Sehingga, dari buku itu para siswa diharapkan dapat termotivasi oleh perjalanan tokoh tersebut dalam mencapai sukses. "Siapapun orangnya, siapapun tokohnya," ujarnya.
Namun, dia menegaskan Kementerian tidak ingin pembuatan buku dijadikan ajang kampanye para tokoh, khususnya yang akan maju dalam Pemilu 2014. "Kami tak ingin tema-tema kampanye masuk dalam materi buku," tegasnya.
Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Diah Harianti menyatakan telah menetapkan tema pembuatan buku kategori pengayaan pada 2010, yaitu karakter dan pembelajaran. Penentuan tema ini harus dilakukan, karena tiap tahun pusat perbukuan menerima banyak permintaan penilaian dari penerbit.
Yang pasti, setiap buku harus memiliki beberapa instrumen penting. Antara lain, kelayakan materi, obyektifitas atau validitas dari data yang dituangkan di buku tersebut. "Jadi yang dinilai ada isinya, penyajiannya, kegrafikannya, dan kebahasaannya," kata Diah.
Sementara itu, mengenai buku seri sejarah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang beredar di sekolah-sekolah di Tegal, Jawa Tengah, Diah mengatakan sudah memenuhi unsur-unsur tersebut. "Sehingga layak beredar," ujarnya. (hs)
Salurkan Gaji hingga THR PNS, Sri Mulyani Sudah Gelontorkan Rp 70,7 Triliun
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan total serapan anggaran untuk belanja pegawai telah mencapai Rp 70,7 triliun per 31 Maret 2024.
