- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews - Komisi III bidang Hukum DPR sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) Antimafia Pajak untuk mendukung pengungkapan kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Komisi III menegaskan bahwa tidak ada perusahaan yang menjadi target di balik pembentukan Panja ini.
"Pembentukan Panja Komisi III ini untuk menambah bobot keberanian penegak hukum, tidak dimaksudkan bidik perusahaan tertentu," kata Ketua Komisi Hukum DPR Benny K Harman, di gedung DPR, Jakarta, Rabu 19 Januari 2011.
Menurut Benny, saat ini Panja belum mendaftar siapa-siapa saja yang akan dimintai keterangan. Jadi, belum ada daftar perusahaan atau lembaga pemerintah yang masuk daftar.
Benny juga menegaskan, Panja ini juga dibentuk agar polisi lebih berani dalam menangani kasus Gayus. Apalagi dengan adanya 12 Instruksi Presiden terkait Gayus Tambunan. "Panja ini tidak dimaksudkan untuk ambil alih dari kepolisian," kata politisi dari Fraksi Demokrat ini.
Benny menilai, sudah ada kemajuan dalam penanganan kasus Gayus oleh kepolisian. Menurutnya, pengungkapan paspor Guyana dan sejumlah perusahaan "pasien" Gayus menunjukkan penanganan sudah mendekati pokok perkara.
"Masyarakat diharapkan terus memantau dan mendukung institusi kepolisian tuntaskan kasus Gayus," ujar Benny. Sebab itu, dia mendorong penanganan kasus Gayus tetap di kepolisian, dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"KPK memiliki sejumlah tenaga auditor handal, profesional dan bisa didayagunakan kepolisian menangani kasus gayus," ujar Benny. Namun demikian, Benny tidak setuju penanganan Gayus oleh KPK. Menurutnya, tidak ada jalur bagi KPK menangani perkara itu. "Gayus bukan pejabat negara," tegas Benny. (hs)
Mensos Risma Berikan Pesan ke Konten Kreator: Tidak Usah Takut untuk Melangkah!
Dalam acara bertajuk YouTube Seribu Kartini Beda Tapi Sama di Jakarta, Jumat,19 April 2024, Menteri Sosial Risma mengemukakan bahwa seorang kreator konten tidak takut.
