NASIONAL

Kewenangan MK Soal Sengketa Pilkada Digugat

"Konsekuensi dari pembatalan itu bisa dianggap koreksi dalam putusan."

ddd
Rabu, 12 Januari 2011, 13:34
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

VIVAnews - Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili sengketa pilkada digugat. MK dinilai hanya dapat menyidangkan sengketa pilkada dengan objek hasil penghitungan suara.

Gugatan ini dilayangkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran dan Eko Soemarno. Mereka menilai, salah satu kewenangan MK dalam menangani perkara sengketa pilkada telah merugikan dan menyebabkan mereka didiskualifikasi sebagai pemenang Pilkada Bupati Kotawaringin Barat.

"Seharusnya yang menjadi objek sengketa di MK hanya menyangkut hasil penghitungan suara, bukan prosesnya," kata kuasa hukum pemohon, Arbab Paproeka, saat membacakan permohonan di Gedung MK, Rabu 12 Januari 2011.

Arbab Paproeka, menilai putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang pernah dikeluarkan MK telah melahirkan norma baru. Yakni proses pemilukada masuk dalam objek sengketa MK.

Padahal dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa yang menjadi objek sengketa di MK hanya menyangkut hasil penghitungan suara. "Karenanya kami meminta ketentuan dalam pasal 106 ayat 1 dan 2 sepanjang menyangkut norma baru akibat dari putusan MK harus dibatalkan," kata Arbab.

Seperti diketahui, pada 7 Juli 2010 MK membatalkan kemenangan dan mendiskualifikasi calon Bupati Kobar Sugianto Sabran-Eko Soemarno. Selanjutnya MK memerintahkan KPU Kobar untuk menerbitkan surat keputusan menetapkan pasangan calon nomor urut 2 yaitu Ujang Iskandar-Bambang Purwanto (UJI-BP) sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pilbup Kobar 2010. "Putusan itu telah merugikan klien kami," ujarnya.

Arbab berharap dengan dikabulkannya uji materi ini, maka harapan kliennya untuk dapat memenangkan pemilihan Bupati tetap terbuka. Yaitu dengan menganulir putusan MK yang membatalkan kemenangan pasangan Sugianto-Eko. "Konsekuensi dari pembatalan itu bisa dianggap koreksi dalam putusan," jelasnya. (umi)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
pembela kebenaran
22/01/2011
Keputusan MK final dan mengikat..Presiden saja dlm wktu 24 jam mengikutinya..Jd jk KPU Kobar tdk mengikutinya..silakan jgn hidup di Indonesia..bikin negara sendiri saja..MK jg memutuskan sudah cukup adil dlm hal ini..Ad ap KPU Kobar? gitu aja koq repot..
Balas   • Laporkan
Anak Ngeri
13/01/2011
PTUN dengan MK itu mana yang lebih tinggi kedudukannya ?Dan putusan mana yang lebih mengikat,MK atau PTUN ? Serba ga jelas.
Balas   • Laporkan
edi
12/01/2011
jadi kalau mk di gugat dinegara ini, yang benar siapa sebetulnya
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Informasi Pemasangan :
Telepon : 021-9126 2125 / Sales
Email : Sales@viva.co.id