- ANTARA/Wahyu Putro
VIVAnews - Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang saat ini masih berbentuk draf di Dewan Perwakilan Rakyat masih menjadi polemik. Tak ketinggalan, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut menanggapi polemik tersebut.
"Saya menghargai Keistimewaan Yogya, tetapi juga harus mempertimbangkan undang-undang yang demokratis," ujarnya saat menerima bantuan kemanusiaan Jamaah Masjid Sunda Kelapa Jakarta, Jumat 24 Desember 2010.
Ia mengharapkan, adanya solusi yang baik dan mampu menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Tidak saja bagi masyarakat Yogya tapi juga Indonesia," kata Kalla.
Namun, ketika didesak mengenai keputusan mana yang tepat, penetapan atau pemilihan, Jusuf Kalla menyerahkan semua itu kepada wakil rakyat di DPR. "Kan masih di DPR, kita lihat saja," ujarnya.
Kendati demikian, ia mengaku apa jadinya kalau setiap daerah nantinya membuat aturan sendiri. "Kalau itu terjadi, akan bubar negara ini," ujar Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini.
Sementara itu, draf RUUK Yogyakarta telah disampaikan pemerintah dan masih menunggu persetujuan DPR. (umi)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
