- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya membentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk mengusut ada atau tidaknya keterlibatan hakim konstitusi dalam dugaan suap. MKH ini dibentuk untuk memeriksa hakim Akil Mochtar.
"Untuk membuktikan bahwa MK siap diperiksa dan dinilai secara terbuka kini MK siap untuk MKH bagi Akil Mochtar," kata Ketua MK Mahfud MD di Gedung MK, Selasa 21 Desember 2010.
Mahfud mengungkapkan, pembentukan MKH ini sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan MK nomor 10/PMK/2006 tentang MKH. Syarat pembentukan MKH harus ada informasi tentang indikasi keterkaitan antara hakim yang di-MKH-kan dengan dugaan pelanggaran etik yang dituduhkan sesuai dengan bunyi laporan tim investigasi yang diketuai Refly Harun.
Laporan itu menyebutkan bahwa Refly melihat ada orang yang mengaku akan menyerahkan uang Rp1 miliar dalam bentuk dolar yang akan diserahkan kepada salah satu hakim MK. "Laporan tm investigasi tidak bisa menjadi dasar pembentukan MKH, tapi kami membuat terobosan hukum dengan membuat MKH karena permintaan Akil," terang Mahfud.
Menurut Mahfud, Akil sejak 13 November 2010 sudah mengajukan surat permohonan untuk pembentukan MKH atas dirinya guna membuktikan tuduhan itu. Namun Mahfud menolak permohonan Akil karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum.
"Akil menyatakan bahwa dia, keluarganya, atau kucingnya siap diperiksa oleh MKH untuk menunjukan dirinya tidak ada kaitan denga tuduhan itu," imbuh Mahfud. (umi)
100 Ribu Pendukung Prabowo-Gibran Diklaim Bakal Aksi di MK Besok, Polri Lakukan Ini
Pemilih dan pendukung Prabowo-Gibran disebut akan melakukan aksi damai di depan Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat besok, 19 April 2024.
