- ANTARA/Prasetyo Utomo
VIVAnews - Polri mengaku menghadapi banyak kendala dalam menangani perkara sengketa Pemilu, terutama dalam hal kendala yuridis. Kerja sama antara Polri dan Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan bisa menuntaskan perkara-perkara yang selama ini belum ditangani dengan optimal.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Ito Soemardi menyambut baik keputusan MK atas kendala yuridis UU Pemilu ini yang bisa diputuskan di MK. Menurutnya, bagi Polri ini juga merupakan hal yang baru dan merupakan angin segar, sehingga tidak ada lagi kasus sengketa Pemilu yang tidak tuntas.
"Kita akan banyak bicara bersama agar nantinya ke depan sengketa pemilu bisa tuntas," ujarnya di Jakarta, Senin 13 Desember 2010.
Ito menambahkan, Polri nanti akan banyak dibantu MK dalam hal penerapan hukum. Sedangkan untuk penanganannya, apakah nanti akan menggunakan pidana umum, atau berdasar pada UU Pemilu akan disesuaikan. "Nanti kita akan mendapatkan pedoman dari hukum acara konstitusi," tuturnya.
Pengawasan Pilkada di daerah-daerah terus dilakukan pihak Polri. Sebab, dalam pemilihan seperti ini potensi ricuh akibat kecurangan calon kepala daerah memang tak bisa dipungkiri. "Terus kami pantau, karena sampai 2014 masih banyak pelaksanaan pemilu-pemilu di daerah," kata Ito.
Sementara itu, Ketua MK Mahfud MD mengatakan kerja sama kedua belah pihak telah disahkan melalui penandatanganan MoU. Diharapkan, kerja sama ini dapat memicu tindak lanjut atas kecurangan dalam Pemilu yang berindikasi kuat pada tindak pidana.
"Agar tidak semua orang bisa sembarang berperkara, agar orang-orang yang menggunakan saksi-saksi, dan bukti-bukti palsu itu tahu ada resikonya," ujarnya.
Jegal Ford Ranger dan Toyota Hilux, BYD Ikut Persiapkan Pikap Listrik Berbasis Hybrid
Pabrikan asal China, Build Your Dreams (BYD) secara resmi mengumumkan peluncuran truk pikap plug-in Hybrid pertama, bernama BYD Shark pada ajang Beijing Motor Show 2024.
