- wisatasolo.com
VIVAnews - Sebanyak 78 organisasi sipil di Aceh menolak rencana pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto. Bahkan, kalangan lembaga sipil Aceh merekomendasikan Soeharto masuk dalam daftar tokoh penjahat perang.
Hendra Fadli, koordinartor Kontras Aceh, menyebutkan, Soeharto bertanggung jawab terhadap penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh. Kata dia, saat masa DOM, lebih dari seribu warga Aceh tewas, 550 orang hilang, 368 orang mengalami kekerasan, dan 120 orang wanita diperkosa, serta 120 warga kehilangan tempat tinggal.
“Selama kurun waktu sepuluh tahun itu rakyat Aceh tersiksa. Meskipun Soeharto telah meninggal, pemerintah wajib mengungkap kebenaran dan menghukum mereka yang terbukti bersalah saat penerapan DOM di Aceh,” katanya, di Banda Aceh, Senin, 25 Oktorber 2010.
Menurut Hendra, rencana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sangat menodai reformasi dan penegakan hak asasi manusia. Sebab kata dia, selama Soeharto memimpin, telah banyak kasus penghilangan orang secara paksa terjadi di tanah air, untuk melanggengkan kekuasaannya.
“Tindakan pembunuhan massal tidak hanya terjadi di Aceh, tapi juga di Papua dan wilayah Indonesia lainnya. Untuk mengajukan nama seseorang menjadi pahlawan, harus ada uji kelayakan dari masing-masing daerah di Indonesia,” sebutnya.
Sementara itu, Azriana, dari Relawan Perempuan untuk kemanusian (RPUK) mengatakan, jika alasan pemberian gelar itu hanya untuk memberikan apresiasi atas jasa soeharto terhadap pembangunan Indonesia, hal itu sangat naïf. Sebab kata dia, Soeharto selama ini telah mendapat gelar sebagai bapak pembangunan Indonesia "Cukup sebagai Bapak Pembangunan saja, tidak perlu gelar pahlawan,” ujarnya.
Tengku Faisal Ali, salah seorang pimpinan pondok pesantren di Aceh menyebutkan, pemberian gelar pahlwaan kepada Soeharto belum tepat. Sebab, Soeharto telah banyak melukai hati rakyat Indonesia, tidak hanya di Aceh. “Kita pantas mendoakan agar dosa Seoharto diampuni oleh Allah, bukan malah memberikan gelar pahlawan kepada dia,” katanya.
Rencananya pernyataan sikap penolakan terhadap pemberian gelar Soeharto tersebut akan dikirimkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kalangan masyarakat sipil di Aceh berharap, presiden tidak tunduk atas usulan segelintir kelompok, yang merupakan orang dekat dari pemimpin orde baru itu. (hs)
Laporan: Muhammad Riza | Aceh
Resmi, PSSI Perpanjang Kontrak Shin Tae-yong Hingga 2024
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan telah sepakat dengan Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong untuk melanjutkan kontrak hingga 2027.
