- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
VIVAnews - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Taufiq Kiemas, menyatakan sebenarnya kelompok yang mengklaim Republik Maluku Selatan bukan masalah besar bagi Indonesia. RMS itu seharusnya jadi masalah bagi Belanda.
Karena, "RMS itu warga Belanda sendiri," kata Taufiq di gedung parlemen, Jakarta, Kamis 7 Oktober 2010.
Namun, meski mereka memperjuangkan "negara" yang berbeda, sebagai sebuah negara demokrasi, Belanda membiarkan. Jadi, kata Taufiq, "Ini tanggung jawab pemerintah Belanda, bagaimana sikapnya terhadap Indonesia."
Namun Taufiq menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap harus memikirkan secara matang rencana ke Belanda. "Nanti dulu, lihat-lihat dulu," kata Taufiq. "Kalau menerima tamu negara, tuan rumah harus menjamin keamanan, keselamatan, harus ditanggung dengan baik oleh negara yang bersangkutan," katanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan akan mengundang Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa berbicara mengenai RMS itu. DPR, kata Mahfudz, ingin tahu perihal kelompok yang mengklaim Republik Maluku Selatan (RMS). Mahfudz sendiri berpendapat, persoalan sebenarnya bukan di RMS. "RMS itu ibarat orang, tubuhnya sudah mati, rohnya gentayangan."
"Yang perlu disayangkan sikap politik pemerintah belanda terhadap RMS. Resmi mereka tidak mengakui tapi memberi kesempatan aktivitas leluasa di Belanda. Di Belanda itu, RMS bebas melakukan kegiatan, pengumpulan dana, dan macam-macam," katanya.
Selasa kemarin, Presiden membatalkan rencana ke Belanda karena ada persidangan yang menyidangkan tuntutan RMS agar SBY ditangkap. Presiden SBY menegaskan bahwa sebagai presiden suatu negara yang berdaulat, tuntutan hukum dari kelompok pemberontak RMS yang masih diproses sidang pengadilan di Den Haag itu sudah melecehkan kehormatan bangsa.
"Itu menyangkut harga diri dan kehormatan kita sebagai bangsa. Saya tahu itu adalah pengadilan biasa, tapi ini menyangkut harga diri," kata Yudhoyono dalam jumpa pers dadakan di Bandara Halim.
Dan kemarin, Pengadilan Den Haag kemudian menyatakan Presiden tak bisa ditangkap karena selaku tamu negara memiliki imunitas diplomatik. (umi)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
