PPP: Tak Perlu Interpelasi untuk Kasus Bintan

suasana Pantai Trikora, Pulau Bintan, Kepulauan Riau
Sumber :
  • Antara/ Muhammad Said

VIVAnews - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memandang tak perlu interpelasi untuk kasus penangkapan aparat Dinas Kelautan dan Perikanan di wilayah Indonesia oleh aparat Malaysia.

Sandra Dewi Ngaku Takut Tuhan, Suami Malah Korupsi Rp271 Triliun

Menurut PPP, yang diperlukan kebijakan nyata dalam bentuk penganggaran. "Dalam Insiden Tanjung Berakit, Bintan, bukan interpelasi yang diperlukan. Insiden itu disebabkan karena nir-eksistensi sarana dan prasarana," kata Sekretaris Fraksi PPP M Romahurmuziy.

"Karenanya, yang dibutuhkan adalah keberpihakan dan dukungan anggaran seluruh pemangku kepentingan, baik di eksekutif maupun legislatif," ujarnya secara tertulis ke VIVAnews, Senin 23 Agustus 2010.

Terlebih tanggal 1-7 September mendatang, kata Romy, digelar pembahasan anggaran antara komisi-komisi di DPR dengan seluruh mitra kerjanya. Dengan solusi ini, bukan polemik yang tercipta, melainkan kebijakan yang nyata dalam APBN 2011.

Romy menjelaskan, dalam kondisi keterbatasan, seluruh otoritas kelautan di perbatasan di tingkat pusat harus berembuk, siapa bertanggung jawab apa, kapan, dan di wilayah mana. Baik Kementerian Pertahanan, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikan harus berbagi kavling dalam pewilayahan, penjadwalan, dan pelengkapan sarana dan prasarana penjaga kedaulatan perbatasan.

Kowani Kaji Uji Materi Aturan Pembagian Harta Bersama yang Merugikan Perempuan

Anggaran yang ada memang tidak cukup untuk menopang seluruh lintas perbatasan, apalagi laut. "Namun dengan sinergi, hasilnya akan berlipat," ujar Romy yang juga duduk di Badan Anggaran DPR itu.

Presiden harus fokus pada anggaran TNI matra laut karena Indonesia negara maritim. "Dulu Majapahit dan Sriwijaya merajai Nusantara karena kekuatan lautnya, tapi pemimpin-pemimpin Indonesia belakangan justru menghapusnya dari memori kolektif kita."

Setelah jelas geoposisi insiden Tanjung Berakit dalam teritori Indonesia, pemerintah harus menjelaskan siapa yang bertanggung jawab dalam memerintahkan barter yang tak sederajat dan melecehkan kedaulatan republik, dan atas dasar apa. Sebagai pejabat publik, seluruh otoritas kelautan harus memberi penjelasan atas insiden tersebut.

"Ini penting untuk tidak dijadikan kebiasaan yang ke sekian kalinya oleh Malaysia. Kementerian Luar Negeri tidak cukup mengirim nota protes, tapi harus memanggil Duta Besar Malaysia untuk dimintai keterangan resmi dan permintaan maaf atas nama pemerintah malaysia. Ini soal kedaulatan, jadi jangan setengah-setengah," kata Romy.

Namun, Romy sekali lagi menekankan tak setuju tekanan kepada pemerintah dalam bentuk interpelasi. "Saya kuatir interpelasi hanya akan menimbulkan antipati masyarakat, seolah dalam insiden kedaulatan, DPR bukannya ngrewangi, malah ngrepoti," katanya.



Insiden laut di perairan Indonesia kembali terjadi setelah lima kapal Malaysia melakukan penangkapan ikan secara ilegal di dekat Tanjung Berakit, Pulau Bintan.

Patroli Pengawas Perikanan setempat kemudian menangkap tujuh nelayan Malaysia yang tidak memiliki dokumen izin, dan mengawal mereka bersama kelima kapalnya ke pangkalan terdekat di Batam. Namun, satu jam kemudian  Kapal Patroli besar milik Malaysia datang dan menghadang rombongan tersebut. Mereka meminta semua kapal dan nelayan Malaysia dilepaskan. Setelah adu argumen antara pihak Pengawas Perikanan Indonesia dan Kapten Kapal Patroli Malaysia, Kapal Patroli Malaysia justru memberikan tembakan peringatan dua kali.

Kapal Patroli Malaysia kemudian menggiring kelima kapal Malaysia tersebut kembali ke Johor Baru dengan tiga orang Pengawas Perikanan Indonesia di atas kapal tersebut.

Sementara, tujuh nelayan Malaysia yang melakukan illegal fishing diserahkan ke Polres Batam untuk menjalani proses penyidikan dibantu oleh Polda Kepulauan Riau.

Kini, ketiga Pengawas Perikanan Indonesia dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) itu telah dikembalikan ke Indonesia, sementara ketujuh nelayan Malaysia yang melakukan illegal fishing pun telah dipulangkan kembali ke Malaysia, setelah melalui proses barter.

Tol Tangerang-Merak (Foto Ilustrasi).

Ganjil Genap Tidak Diterapkan bagi Kendaraan ke Merak Saat Mudik, Polri Ganti dengan Sistem Ini

Untuk kendaraan berat sendiri sudah terjadi peningkatan arus lalu lintas sampai hari ini.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024