- Antara/ Feri
VIVAnews - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Markas Besar Tentara Nasional Indonesia mempertanyakan temuan indikasi penyimpangan uang lauk-pauk (ULP) prajurit penjaga pulau-pulau terdepan. Para prajurit ini seharusnya menerima Rp40 ribu per hari, namun kenyataannya mereka hanya mendapat Rp23 ribu.
Temuan ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi I Hayono Isman usai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara pada Kamis, 5 Agustus 2010. Tim Kunjungan Kerja Komisi I mengunjungi Kodam I/Bukit Barisan, Lantamal I Belawan, Lanud dan Pangkosek III Medan.
Saat berdiskusi dengan Komandan Lantamal di Belawan, Hayono menemukan ULP yang diterima prajurit marinir di pulau-pulau terdepan hanya Rp23.000, padahal semestinya Rp40.000. “Ini akan mejadi masukan yang akan kami tanyakan kepada Mabes TNI," kata Hayono seperti dilansir laman DPR, Rabu, 11 Agustus 2010.
Komisi I menyatakan akan memperjuangkan tunjangan prajurit di daerah perbatasan ini. Menurut Hayono, ada penyimpangan dalam kasus ini dan perlu ada klarifikasi dari Mabes TNI.
Komisi I DPR RI mengharapkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) lebih meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjaga keamanan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia dengan Konsep Minimum Essential Force Kementerian Pertahanan.
Menurut Hayono Isman, konsep ini dibuat dikarenakan keterbatasan anggaran. Meski demikian, kecendrungan perekonomian Indonesia yang semakin meningkat harus diikuti dengan peningkatan anggaran TNI. (kd)
Pemprov: Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Bisa Ajukan Keberatan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin mempersilakan warga untuk mengajukan keberatan jika terkena penonaktifan NIK.
