NASIONAL

PDIP Tolak RUU Komponen "TNI" Cadangan

Prajurit saja keleleran, alutsista kurang, mengapa harus membentuk prajurit abal-abal?
Senin, 5 Juli 2010
Oleh : Arfi Bambani Amri, Mohammad Adam
kendaraan Taktis Dipangga untuk tempur milik TNI

VIVAnews - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang jadi Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Tubagus Hasanudin, menilai pembahasan Rancangan Undang-undang Komponen Cadangan ditunda. RUU ini sebaiknya jangan menjadi prioritas pembahasan DPR periode 2009-2014 ini.

Menurut Tubagus, masih banyak RUU lain yang mesti diprioritaskan karena menyangkut hajat masyarakat banyak. "Aneh menurut saya, kita tidak dalam keadaan perang, prajurit kita pun masih keleleran, alat utama sistem pertahanan tidak terpenuhi, mengapa pula kita harus membuat tentara (cadangan)," kata Tubagus dalam jumpa pers di Fraksi PDIP di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Senin 5 Juli 2010.

Tubagus menjelaskan, saat ini TNI Angkatan Darat memiliki 317 ribu personel, Angkatan Laut 82 ribu dan Angkatan Udara 34 ribu. "Total itu 413 ribu (personel)," ujar Tubagus.

Kemudian, RUU Komponen Cadangan ini memproyeksikan ada 130 ribu cadangan untuk Angkatan Darat, 20 ribu Angkatan Laut dan 10 ribu Angkatan Udara. Jumlah seluruhnya 180 ribu.

"Mengacu pada itu semua, kami melihat untuk mencapai prajurit profesional dengan 413 ribu plus minimal essential cost, kebutuhan utama dengan alutsista saja, kita butuh kurang lebih 50 triliun rupiah pertahun untuk minimal 5 tahun," ujar Tubagus. "Padahal proyeksi anggaran ke depan, 2011 saja, hanya naik 1,5 triliun rupiah. "Jadi kalau anggaran 2009-2010 itu 42,3 miliar rupiah, anggaran 2010-2011 itu 23,8 miliar."

"Artinya apa?" kata Tubagus bertanya. "Untuk mengurusi agar prajurit ini bisa profesional, senjatanya bagus saja, kita belum ada bayangan dalam lima tahun ke depan. lalu mengapa kita harus menyiapkan tentara abal-abal?"

Komponen Cadangan ini, kata Tubagus, nanti tak dimasukkan dalam batalion-batalion tempur. Mereka akan disiapkan oleh Departemen Pertahanan.

"Jadi dengan RUU itu akan ada namanya nanti Departemen Pertahanan, Kantor Wilayah Dephan di tiap provinsi, dinas dephan di tiap kabupaten, jadi itu nanti akan ada banyak lagi dana," ujar Tubagus.

Komponen Cadangan itu juga, seperti tentara lain, menjalani pembinaan. "Itu akan memerlukan biaya yang tidak sedikit dan salah-salah bisa dimobilisasi untuk keperluan politik," ujar Tubagus.

Selain itu, PDIP melihat, dalam 20 tahun ke depan diperkirakan tidak akan ada perang. "Lalu untuk apa menyiapkan komcad dari sekarang yang 180 ribu itu?" kata Tubagus.

"Jadi kami memandang RUU Komponen Cadangan dalam keadaan sekarang belum menjadi prioritas. Masih banyak RUU yang harus didahulukan. Barangkali RUU tentang Keamanan Nasional, RUU tentang Kelautan, dan RUU-RUU lain yang menyangkut banyak hajat rakyat dan masyarakat Indonesia," kata Tubagus. (hs)

TERKAIT
TERPOPULER
File Not Found