- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Aksi pembubaran acara yang diselenggarakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning, ternyata sudah tiga kali terjadi dalam sebulan terakhir. Pembubaran terakhir terjadi hari ini, Selasa, 29 Juni.
Kemarin pagi, di Sukabumi, Tim Bantuan Sosial Ribka Tjiptaning bermaksud menggelar program pengobatan gratis di Kampung Cilandak, Desa Sinarjaya, Kecamatan Warungkiaran, Sukabumi, Jawa Barat. Namun aksi ini ditolak pemerintah kecamatan dan aparat desa setempat.
"Kepala Camat Warungkiaran, Eri Ersantanto, menolak karena kuatir pengobatan gratis tersebut bisa menimbulkan malpraktik," demikian Ribka menjelaskan secara tertulis kepada VIVAnews.com.
Meski sudah ditolak, hari ini Tim Bansos yang menyertakan sejumlah dokter tetap datang ke lokasi dan berkukuh memberikan layanan pengobatan. Aparat yang berkeberatan, membubarkan acara itu.
Peristiwa serupa pernah terjadi sebulan lalu, pada 24 Mei 2010. Waktu itu Tim Bansos yang juga dikoordinir Ribka, mengadakan pengobatan gratis di berbagai kota di Kabupaten Sukabumi. Acara itu, menurut Ribka, juga diintimidasi puluhan aparat intelijen polisi, dipaksa bubar, dengan tuduhan "berbau anak PKI”.
Ribka, yang bernama lengkap Ribka Tjiptaning Proletariyati, adalah penulis buku "Aku Bangga Jadi Anak PKI." Ribka memang putri seorang kader PKI di Yogyakarta, RM Soeripto Tjondrosaputro, yang dijebloskan ke penjara oleh rezim Orde Baru.
Senin kemarin, Ribka mengadukan peristiwa penyerbuan acara yang dihadirinya bersama dua anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP lainnya, Rieke Dyah Pitaloka dan Nursuhud, di sebuah restoran di Kota Banyuwangi pada 24 Juni 2010.
Ribka menyatakan, apa yang dilakukannya merupakan bagian dari tugas dia sebagai anggota Dewan. Selama massa reses DPR RI saat ini anggota Dewan melakukan kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing. Sukabumi merupakan daerah pemilihan Ribka.
Selain itu, kata Ribka, karena posisinya juga sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja, maka dalam rakor bulan Mei kemarin DPP PDIP memutuskan supaya Bidang Kesehatan terjun ke masyarakat, tanpa menunggu waktu kampanye pemilu.
"Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa pengobatan gratis ini dilakukan oleh tenaga medis dengan klasifikasi sarjana kedokteran (menyandang status dokter). Tidak ada alasan bahwa ini akan menimbulkan malpraktik seperti alasan Bapak Camat," kata Ribka.
Atas kejadian ini, Ribka menuding Camat Warungkiaran, Eri Ersantanto, telah bertindak tidak demokratis, diskriminatif, dan melanggar kebebasan seseorang untuk menjalankan aktivitas politik dan sosial sesuai yang dijamin melawan konstitusi dan UU. "Dan melanggar prisip-prinsip HAM tentang kebebasan masyarakat sipil menjalankan hak politiknya," kata Ribka.
Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Edward Aritonang, menyatakan belum mengetahui hal-ihwal pembubaran acara politisi PDIP ini.
"Kami akan cek. Kalau benar, akan kami tindaklanjuti," ujarnya kepada VIVAnews.com. (kd)
Kemenkominfo Mengadakan Chip In “Periksa Fakta Sederhana”
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI) mengadakan kegiatan chip in yang mengusung tema “Periksa Fakta Sederhana” pada tanggal 26 April 2024.
