- AP Photo
VIVAnews – Kaget, itu yang dirasakan pakar manajemen krisis dari Sekolah Ilmu Pemerintahan John F Kennedy, Universitas Harvard, Arnold Howitt saat melihat anggaran bencana yang dimiliki Indonesia.
“Saya kaget, karena 66 persen anggaran hanya untuk rekonstruksi. Seharusnya dana itu juga dialokasikan sebelum bencana terjadi,” kata dia dalam diskusi bertajuk ‘Kepemimpinan dalam Pengelolaan Bencana. Mencari Formulasi untuk Indonesia’ di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis 24 Juni 2010.
Menurut Howitt, pola pikirnya harus berubah. Dari yang seperti ‘pemadam kebakaran’ menjadi siap siaga terhadap bencana. “Data ini menunjukkan, ada kesalahan dalam mengalokasikan belanja,” tambah dia.
Dibandingkan Indonesia, Amerika Serikat lebih siap menghadapi bencana. Warga New Orleans, yang diterjang badai Katrina misalnya, sebelum bencana terjadi mereka telah membangun dinding-dinding pelindung angin ribut.
“Mereka sudah bersiap, meski itu tidak mampu menghadapi badai Katrina yang dahsyat. Namun, warga juga sudah membangun penampungan (shelter) sebelum bencana itu tiba,” tambah dia.
Howitt mengatakan, pemerintah, juga warga, harus berpikir lebih jauh ke depan soal bencana. “Harus dipikir akibat bencana yang lebih buruk agar kita bersiap,” tambah dia.
Dalam konteks Indonesia, tsunami Aceh 2004 adalah pengalaman yang sangat mengerikan dan traumatis. Bencana itu harus jadi pelajaran. “Harus punya rencana yang terpadu, termasuk mengantisipasi hal-hal ‘mengerikan’ yang belum pernah terjadi untuk mengantisipasi krisis,” jelas Howitt.
Belajar dari Amerika Serikat, mitigasi bencana sangat diperlukan untuk memunculkan kebijakan preventif. Misalnya, menyediakan tempat berteduh, makanan, dan sandang. “ Rencana itu yang tidak dimiliki China, ketika badai dingin menerjang, mereka tidak bisa bertindak cepat,” tambah dia.
Untuk menghadapi bencana, pemerintah negara bagian di Amerika Serikat saling bertemu, membahas persiapan menghadapi bencana secara bersama-sama.
Pemerintah juga membuat kebijakan preventif misalnya regulasi bangunan, dan peraturan kontrak – apakah boleh membangun infrastruktur tertentu di wilayah tertentu.
Pemerintah juga diharapkan membangun prosedur standar saat bencana terjadi. Agar kerja lembaga-lembaga pemerintah efektif. “Misalnya saat gempa mengguncang Wenchuan, China, dalam dua jam mereka sudah tahu apa yang akan dilakukan, siapa yang memegang komandi, dan apa yang dilakukan masing-masing institusi yang jumlahnya banyak itu,” tambah Howitt.
Warga secara individu juga harus bersiap, misalnya menyiapkan sumber daya saat bencana, termasuk membeli asuransi.
