- Antara/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemui Wakil Presiden Boediono. Dalam pertemuan ini, Komnas HAM berdiskusi dengan Wapres mengenai fungsi kelembagaan Komnas HAM.
Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, kepada wartawan usai bertemu Boediono di Istana Wapres, Jumat 7 Mei 2010, menegaskan bahwa selama ini dukungan anggaran Pemerintah kepada Komnas HAM masih sangat terbatas.
Padahal tugas komisi itu banyak. Di luar empat fungsi yang harus dijalankannya -- yaitu fungsi pemantauan, pengkajian, mediasi dan penyuluhan-- komisi ini juga dibebani fungsi tambahan.
Berdasarkan Undang-Undang no 40 tahun 2008, komisi itu memiliki fungsi tambahan yaitu penghapusan diskriminasi etnis dan ras.
"Nah, ini belum ada alokasi anggaran untuk kegiatan ini," kata Ifdhal.
Selain itu, kata Ifdhal, Komnas HAM juga ingin mendorong proses masuknya HAM dalam program-program pembangunan.
Dengan demikian, program pembangunan akan berorientasi pada HAM di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan, dan penghapusan kemiskinan.
Dalam usaha mengetahui pemenuhan HAM di tiap daerah, Komnas HAM juga mengembangkan Indeks Hak Asasi Manusia. Indeks ini merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan yang mengandung elemen HAM.
Boediono sempat mengkhawatirkan terjadinya tumpang tindih antara Indeks HAM dengan Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index).
Menurut Ifdhal, perbedaan kedua hal itu terletak pada parameternya.
"Human Development Index diukur dari tingkat baca tulis, harapan hidup, Gross Domestik Product, dan lain-lain. Sedangkan Indeks HAM basisnya pada hak atas pemenuhan HAM. Misalnya dilihat aksesibiltas, ketersediaan, dan kualitas," kata Ifdhal. (wm)
Top News: AHY Wanti-wanti Prabowo, Heboh Wali Nagari di Sumbar Digerebek Warga Mesum
Simak sejumlah artikel yang masuk deretan terpopuler dalam kanal News VIVA sepanjang Kamis, 25 April 2024. Salah satunya soal pertemuan Prabowo dengan Cak Imin.
