- Surabaya Post
SURABAYA POST - Gubernur Jatim Soekarwo sepakat mendukung tuntutan serikat buruh yang mendatangi Kantor Gubernur Jatim dalam rangka peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day) 2010.
Dukungan tersebut tertuang dalam surat rekomendasi atas nama Gubernur Jatim terkait usulan revisi UU No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, serta pengesahan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan ditujukan ke Presiden, Ketua DPR dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
"Akan kita layangkan surat rekomendasi ini pada Presiden, Ketua DPR dan Ketua DPD RI. Intinya Gubernur Jatim merekomendasikan pemerintah pusat untuk merevisi UU No 3 Tahun 1992 dan segera mengesahkan RUU BPJS," ujar Soekarwo di hadapan ribuan massa di depan Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan, kemarin.
Surat rekomendasi tersebut ditandatangani Gubernur Jatim di hadapan 20 orang perwakilan massa aksi yang menamakan dirinya Komite Aksi Jaminan Sosial untuk Rakyat dan Pekerja/Buruh.
Soekarwo menjelaskan, pernyataan dukungan terhadap tuntutan buruh tersebut dilandaskan pada beberapa alasan. Di antaranya adalah kesamaan visi yang terkandung dalam tuntutan massa aksi tersebut dengan cara pandang Gubernur Jatim mengenai permasalahan ketenagakerjaan.
"Kita sepakati dukungan terhadap percepatan pengesahan RUU BPJS karena setelah kami cermati, hal ini sesuai dengan semangat UU no 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), sehingga perlu untuk segera diterapkan di lapangan," jelasnya. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Komisi E DPRD Jatim, Akhmad Iskandar.
Menurutnya, secara prinsip Muspida Jatim sangat sepakat dengan apa yang telah disuarakan kalangan buruh dan masyarakat, khususnya terkait isu jaminan sosial. Kalau pun ada hambatan adalah murni dari segi teknis di lapangan saja.
"Intinya kita sangat sepakat. Hanya memang kami harap massa aksi perlu sabar karena terkait birokrasi, kami perlu waktu untuk menyatakan dukungan tersebut," katanya.
Dalam demo yang digelar di depan kantor Gubernur Jatim tersebut, massa yang turun sekitar 5.000-an orang. Situasi sempat menegang saat gubernur dan massa aksi terlibat perdebatan yang cukup panas. Antar keduanya terlibat saling potong statement yang akhirnya membuat gubernur cukup tersulit emosi.
"Hei, tolong dengar dulu penjelasan saya. Gantian kalau memang mau bicara. Kalau memang tidak dianggap, lebih baik saya pergi dari ini," ancam gubernur saat itu. Aksi demo dijaga oleh 2.600 personel.
Laporan: Taufan Sukma
BMKG Sebut Gelombang hingga 2,5 Meter Bakal Terjadi di Perairan Indonesia, Ini Lokasinya
BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 20 hingga 21 A
