Diprotes, Subsidi BBM Khusus Mobil Tua

Premium Habis
Sumber :
  • VivaNews/ Nurcholis Anhari Lubis

VIVAnews -- Rencana pembatasan BBM subsidi yang digagas pemerintah dalam rangka meminimalisasi besaran subsidi menimbulkan pro kontra dalam masyarakat.

Dikira Tewas oleh Israel, Komandan Al Quds Abu Shujaa Tiba-tiba Muncul di Pemakaman

Menurut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan kebijakan tersebut berarti pemerintah melegalkan kendaraan tua yang boros bensin dan berpolusi.

"Saya melihat, batasan tahun 2000 ke atas agak terbalik. Ini berarti pemerintah melegalkan kendaraan-kendaraan tua yang sudah boros, polusi. Di luar negeri saja, mobil tua kena pajak progresif, apalagi bensin yang tidak boleh bersubsidi," ujar Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha.

Meski demikian, ia meragukan pemerintah sanggup melaksanakan kebijakan subsidi tertutup berdasarkan tahun pembuatan kendaraan tersebut. Menurutnya, di luar negeri mobil bertahun rendah mendapat pajak yang sangat besar. Hal tersebut guna mengurangi emisi karbon yang dihasilkan kendaraan tua tersebut.

Sementara, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengusulkan agar seluruh jenis mobil pribadi tidak menikmati BBM bersubsidi lagi. Pasalnya, pembatasan untuk mobil keluaran tahun tertentu tidak akan efektif menekan subsidi.

"Menurut kami sangat tidak etis kalau kendaraan pribadi roda empat masih disubsidi," ujar pengurus harian YLKI Tulus Abadi.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan YLKI, jika rata-rata pemakaian BBM sekitar 10 liter per hari maka setiap kendaraan roda empat akan menikmati subsidi sebesar Rp 1 juta setiap bulannya. Padahal secara ekonomi, para pemilik kendaraan roda empat masuk dalam kategori golongan mampu.

Sedangkan dari sisi produsen, mereka memilih untuk tidak mencemaskan kebijakan itu. Pasalnya, imbas aturan tersebut lebih ke daya beli masyarakat terhadap BBM.

“Hal itu kan terkait konsumsi masyarakat terhadap BBM. Jadi tidak berimplikasi pada indsutri otomotif secara langsung. Jadi tidak ada masalah terkait itu,” ujar Dewan Penasehat Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Bambang Trisulo.

Menurutnya, industri otomotif hanya menekankan berjalannya kebijakan secara konsisten dan terawasi dengan ketat sehingga tidak sampai mengganggu daya beli masyarakat terhadap produk otomotif.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengantisipasi ketersediaan penjualan Pertamax dan Pertamax Plus di daerah-daerah di luar kota besar. Hal ini menurutnya agar pemilik mobil tahun 2000 ke atas di daerah-daerah pedesaan tidak kesulitan mendapatkan BBM.

“Jangan sampai karena Pertamax dan Pertamax Plus tidak tersedia di daerah, daya beli masyarakat di sana terhadap mobil keluaran baru jadi menurun,” tukasnya.

Senada dengan Bambang, Department Head Communication Department Marketing Planning and Customer Ralations Division PT Toyota-Astra Motor (TAM), Achmad Rizal mengaku tidak bermasalah dengan rencana pemerintah membatasi penggunaan BBM bersubsidi untuk mobil keluaran tahun 2000 ke atas.

“Kita sendiri tidak ada masalah. Itu kan kaitannya lebih kepada konsumsi BBM pengguna produk otomotif. Bukan pada produk otomotif itu sendiri,” ujarnya.

Achmad mengemukakan produk-produk keluaran TAM bisa menggunakan BBM dengan jenis oktan rendah seperti premium maupun jenis BM dengan okan lebih tinggi seperti Pertamax dan Pertamax Plus.

KPK Ungkap Background Pejabat Pemilik Aset Kripto Miliaran

Jika memang tidak dibolehkan mengonsumsi premium, produk-produk tersebut bisa langsung menggunakan BBM jenis Pertamax dan Pertamax Plus tanpa harus ada langkah penyesuaian apa pun.

“Saya pikir mobil keluaran tahun 2000-an ke atas, produk dari mana saja, telah dirancang untuk dapat menggunakan BBM dengan kadar oktan tinggi. Itu justru akan membuat performa mobil lebih maksimal dengan sendirinya,” tukasnya.

Seperti diketahui, pemerintah sedang menggodok rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi bagi mobil keluaran tahun 2000 ke atas. Langkah ini digagas untuk menghemat keuangan negara terkait pengeluaran untuk subsidi BBM.

Kalau pembatasan ini dijalankan, dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun negara lebih menghemat sampai 40%. Bila angka subsidi dalam APBN 2010 sebesar Rp 68,7 triliun, misalnya, maka subsidi yang bisa dihemat lebih dari Rp 27 triliun. (hs)

Laporan: Taufan Sukma

Sheffield United vs Manchester United di Premier League 2023/2024

5 Fakta Menarik Jelang Duel Manchester United vs Sheffield United

Manchester United akan menghadapi Sheffield United dalam lanjutan Premier League di Stadion Old Trafford pada Kamis dini hari nanti, 25 April 2024, pukul 02.00 WIB.

img_title
VIVA.co.id
24 April 2024