SBY: Lumpur Porong Bisa Jadi Wisata Geologis

VIVAnews -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekankan 5 aspek penanganan lumpur Sidoarjo dalam kunjungannya ke titik 25 luapan lumpur di Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Senin 29 Maret 2010. Menurut Presiden, penekanan lima aspek perlu dilakukan agar penanganan lumpur memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Kelima aspek itu antara lain, Presiden meminta agar penanggulangan lumpur yang sekarang aktif dilakukan  bisa mencegah atau mengantisipasi tidak terjadinya luapan lumpur baru.

Awas Kehabisan! Pendaftaran Mudik Gratis Moda Bus Kembali Dibuka, Kuota 10.000 Orang

Untuk penanganan aspek sosial, Presiden mengintruksikan PT Lapindo Brantas Inc. dan pemerintah segera melakukan percepatan pembayaran kepada warga terdampak.

Sebagai catatan, Lapindo Brantas melalui PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) telah mengeluarkan dana triliunan untuk berbagai hal terkait berncana ini. Meski secara hukum sampai tingkat Mahkamah Agung (MA) Lapindo dinyatakan tak terbukti bersalah, Lapindo tetap bertanggung jawab.

Totok Kusdianto, direktur operasional PT MLJ kepada Surabaya Post pagi tadi mengatakan, per 22 Maret 2010 pihaknya sudah mengeluarkan dana Rp 6.573.602.503.202.  ’’Dana itu meliputi biaya teknis, biaya bantuan sosial, dan jual beli tanah warga,’’ ujar Totok dihubungi Surabaya Post.

Kembali ke lima apek yang ditekankan SBY dalam penanganan lumpur, bagi warga di luar peta terdampak, SBY menginstruksikan Pemprov Jatim dan jajaran terkait untuk melakukan penelitian ulang apakah mereka layak mendapat ganti rugi.

Sebelum penetapan terjadi, lanjut SBY, warga di luar peta terdampak  agar mendapat bantuan dari pemerintah terkait. Bantuan bisa berupa infrastruktur yang dapat meminimalisir gangguan yang dialami warga, misalnya infrastruktur terkait lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi.

Aspek keempat soal penanganan infrastruktur. Pemerintah, kata SBY, tetap berkomitmen untuk melaksanakan relokasi sesuai dengan anggaran dan waktu yang telah ditetapkan.

’’Sekarang ini kendala relokasi pada pengadaan tanah,’’ ujar Presiden. Karena itu dia meminta pemerintah daerah agar memberikan ganti rugi yang layak dan tidak merugikan masyarakat.

’’Masyarakat saya harap juga  tidak terpengaruh pada spekulan tanah. Ajukan penawaran harga tanah yang sewajarnya. Karena itu perlu kerjasama semua pihak secara luas demi kelancaran relokasi,” papar SBY.

Aspek lingkungan juga mendapat perhatian SBY. Menurut Presiden, penanganan aspek lingkungan lumpur sejauh ini sudah bagus, relatif tidak ada gangguan berarti.

Banyak yang Mudik H-4, Menhub Minta Maskapai Berikan Promo di H-10

Namun tetap perlu dilakukan penelitian dan kajian lebih lanjut untuk mengetahui dampak itu di kemudain hari khususnya pada warga sekitar.   ’’Prinsipnya harus tetap diteliti setiap saat, sehingga jika ada pengaruh bisa langsung dideteksi,” ujarnya.

Sedangkan aspek terakhir yang disoroti adalah tentang masa depan kawasan lumpur. Presiden optimistis  kawasan lumpur jika dikelola dengan konsep dan tata ruang yang baik, ke depan bisa memberikan asas manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Misalnya dengan menjadikan kawasan itu sebagai  kawasan wisata geologi atau perikanan.

Secara khusus Presiden menyinggung pulau lumpur yang saat ini terbentuk seluas 83 hektare atau setara dengan dengan 83 kali lapangan sepakbola. ”Ini juga modal untuk menjadikannya lokasi wisata,” katanya. (Surabaya Post)

Ilustrasi proyek pembangunan.

Perkuat Ukhuwah, KEIND Ingin Berkontribusi Lebih untuk Negara

Lebih dari 200 pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus luar negeri serta para Dewan KEIND hadir dalam silaturahmi nasional.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024