VIVAnews -- Para pemilik tanah yang dibebaskan untuk tol Mojokerto-Jombang-Nganjuk mengancam akan menggelar aksi demo lebih besar lagi jika DPRD Kab. Jombang tidak membahas tuntutan korban jalan tol April mendatang. Mereka merasa tertipu oleh panitia pembebasan karena harga pembebasan diduga di bawah penetapan resmi.
“Kami minta “Sampai sekarang pemilik tanah belum tahu berapa nilai jual tanah mereka sesuai penetapan tim penaksir,” kata korban koordinator warga, Syamsu Rizal, Jumat 26 Maret 2010.
Pihak DPRD berjanji akan membahas secara internal dengan anggota DPRD lainnya. “Janji itu akan kami pegang, dan akan terus kami kawal. Kita harus tahu hasil akhirnya,” tambah Syamsu.
Para pemilik tanah ini sudah empat kali berunjukrasa ke DPRD. Sementara Ketua Komisi A DPRD Kab. Jombang A. Joko Triono mengusulkan agar tuntutan pemilik tanah ini dibahas di tingkat pimpinan DPRD, agar hasilnya akan cepat diketahui. Ketua DPRD Kab. Jombang, Bela Bahana, merespon usulan itu mengatakan, “Akan saya konsultasikan dulu dengan pimpinan lainnya.”
Tanah warga ini dibebaskan untuk pembangunan jalan tol Mojokerto-Jombang-Nganjuk. Permasalahan ini bahkan sudah menjadi perhatian Komnas HAM yang sudah berkirim surat ke Bupati Jombang untuk mengklarifikasi proses pembebasan jalan tol.
Laporan: Bambang Sujarwanto
NasDem Belum Jelas Oposisi atau Gabung Pemerintah, Cak Imin: Mau Nanya Itu Sungkan
Partai Nasdem mengakui bahwa belum bisa menentukan sikapnya dalam bergabung atau tidaknya ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
