Dilarang Pakai APBD,Persebaya Kecewa Gubernur

SURABAYA POST -- Manajemen Persebaya Surabaya harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan dana musim depan. Hal ini menyusul adanya kebijakan Gubernur Jatim Soekarwo yang melarang penggunaan dana APBD untuk klub sepakbola. Dengan larangan tersebut, manajemen Green Force Persebaya diharapkan bisa mencari sumber dana alternatif.

Manajer Persebaya, Saleh Ismail Mukadar, tidak mampu menutup kekecewaannya atas kebijakan itu. ”Sepakbola kita masih menjadi paradigma sosial, sehingga sangat sulit jika tidak didukung dana APBD. Apalagi, saat ini putaran dana di ISL gila-gilaan,” kata Saleh.

Pernyataannya ini merujuk pada harga pemain yang gila-gilaan di ISL, tidak hanya pemain asing. ”Sekarang kita lihat, berapa harga pemain lokal dan asing di Persisam Samarinda? Semuanya ratusan juta, bahkan ada yang mencapai lebih dari Rp 1 miliar,” jelas Saleh.

Para pemain bintang, lokal dan asing, dibutuhkan untuk menjaring animo penonton. Tapi hasil penjualan tiket tidak cukup untuk menutup dana pembelajaan pemain. Taruhlah misalnya klub di ISL harus mengeluarkan dan Rp 13 miliar untuk belanja pemain. Sementara hasil tiketnya (bersih) hanya Rp 7 miliar. ’’Terus kekurangan Rp 6 miliarnya dari mana?’’ kata Saleh.

Itulah sebabnya, menurut Saleh, sangat sulit klub bisa hidup tanpa bantuan dana APBD. Kebijakan itu bisa dilaksanakan, jika harga kontrak pemain di ISL tidak segila sekarang. Mestinya, PSSI dan PT Liga Indonesia perlu mengendalikan harga pemain. Kalau yang diterapkan asas pasar bebas, maka yang terjadi ya seperti sekarang.

’’Jor-joran harga, tapi kualitasnya papan bawah Asia. Perlu ada kesepakatan nasional, mulai dari PSSI, PT LI dan seluruh klub ISL dan Divisi Utama untuk mematok harga tertinggi untuk pemain lokal dan asing,’’ ujar Saleh. Tapi bagaimana dengan Persib Bandung? Musim 2009-2010 Persib berjalan tanpa dana APBD. Tapi mengapa Persib bisa survive, bahkan melaju ke papan atas?

’’Masalah yang dihadapi Persebaya berbeda dengan Persib. Maung Bandung tidak kesulitan meski tanpa APBD. Sebab, Persib di-back up penuh Gubernur dan Wagub Jabar. Di mana Persib bermain, Wagub Jabar, Dede Yusuf, selalu mendampingi,’’ terang Saleh.

Daftar Harga Motor Vespa per Maret 2024

Gubernur Jabar juga memberikan solusi untuk pencukupan dana Persib. Meski tanpa APBD, mereka bisa hidup karena gubernur mewajibkan pihak swasta di Bandung dan sekitarnya untuk membantu Persib!

“Bagaimana Surabaya? Tidak ada dukungan dari gubernur, padahal Persebaya selain jadi ikon Surabaya juga menjadi ikon Jatim,’’ dalih mantan Ketua Umum KONI Surabaya itu. Dia akan menerima kebijakan gubernur Jatim, asalkan gubernur memberikan solusi untuk pencukupan dana Persebaya, Arema, Persela, Persik, dan Persema.

Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Demokrat, Fathi

Caleg Demokrat Fathi Lolos ke Senayan Bareng Melly Goeslaw dari Dapil Jabar I

Partai Demokrat berhasil meraih satu kursi DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I (Jawa Barat), Kota Bandung dan Cimahi periode 2024-2029. Sebab, partai yang diketuai

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024