Pengembangan Suramadu Butuh Lahan 600 Ha

SURABAYA POST - Satu hingga dua tahun ke depan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS) masih merapikan rencana. BPWS masih perlu melakukan sinkronisasi dengan rencana tata ruang pemerintah daerah di empat kabupaten di Madura, juga Pemerintah Kota Surabaya dan Provinsi Jatim, serta rencana tata ruang nasional.

Hal ini disampaikan Kepala BPWS, Eddy Purwanto, Jumat (11/2). “Ada beberapa hal yang sudah bisa dikerjakan tahun ini,” kata Eddy.

Dijelaskan, yang paling mendesak dilakukan untuk wilayah sisi Madura adalah penataan pedagang kaki lima (PKL) di pintu tol ke luar di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Bangkalan. “Kalau PKL itu harus kita pindahkan, berarti harus ada solusi. Nantinya perlu dibangun rest area. Itu bisa dijadikan tempat mereka berjualan agar lebih teratur,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya membutuhkan lahan sekitar 600 ha di sekitar kaki Suramadu sisi Madura itu. Dan, lahan itu harus segera ditata, termasuk untuk dijadikan sebagai kawasan industri. Kalau tidak, lahan itu bakal semakin ramai dan kalau tidak tertata, akan semakin kumuh. Namun, masalahnya, tanah di tiga wilayah kecamatan yaitu Kwanyar, Labang dan Trageh itu masih milik warga. “Tanah itu kan masih milik orang. Untuk pembebasannya, BPWS tidak bisa membebaskan sendiri. Itu harus lewat pemda,” ungkapnya.

Dia mengakui sampai sekarang BPWS belum membebaskan tanah satu meter pun untuk keperluan 600 ha itu. Menurut Eddy, pelaksana pembebasan tanah harus pemda. Sedangkan dana pembangunannya bisa dari BPWS atau pemerintah provinsi. “Belum ada yang dibebaskan. Harus pemda dong. Sekarang Pemda Bangkalan baru mengalokasikan dana pembebasan tanah di tahun 2010,” katanya.

Selain itu, BPWS akan mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK). Bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri di Jatim, BPWS bermaksud membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan disiapkan untuk pengembangan Madura.

“Kita sekarang bersama Unijoyo Bangkalan bikin kurikulum politeknik. Politeknik ini akan mencetak tenaga menengah andal di kemudian hari yang siap pakai di Madura. Perioritasnya orang Madura, tetapi tidak menutup dari luar Madura juga,” katanya.

Ketua Komisi C, Mukaffi Anwar, mengatakan, pihaknya mengundang BPWS untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kinerja wadah bentukan presiden ini. “Nyatanya, hingga sekarang BPWS boleh dikatakan masih mandul, karena belum ada kegiatan yang signifikan untuk perkembangan Madura pasca pengoperasian Jembatan Suramadu yang hampir satu tahun ini,” katanya.

Laporan: Kasiono

5 Anggota Fraksi PKB Tandatangan Pengajuan Hak Angket DPR RI
Ilustrasi tahanan diborgol

Dulu Berstatus DPO dan Buron Kasus Tanah, Charlie Chandra kini Berhasil Ditangkap

Pernah dilaporkan pada April 2023, Charlie Chandra juga pernah dilayangkan somasi untuk menyerahkan secara sukarela sertifikat yang jadi objek sengketa yang dinilai palsu

img_title
VIVA.co.id
19 Maret 2024