Pemerintah Satu, Oposisi Satu

VIVAnews - Pemerintahan dan oposisi sama-sama memiliki kartu untuk melakukan tawar menawar dalam situasi politik. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono memiliki reshuffle untuk menggertak, sedangkan kelompok oposisi mewacanakan pemakzulan untuk melawannya.

Demikian disampaikan oleh pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit dalam diskusi 'Pasca 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono: reshuffle KIB II, Antara Wacana dan Realita' di Jakarta, Minggu 7 Februari 2010. "Pemerintah dan oposisi nilainya sama, satu-satu," kata Arbi Sanit.

Dia mengatakan, oposisi pemerintah saat ini tidak saja datang dari luar koalisi. Namun, kata dia, oposisi juga datang dari partai-partai yang berada di dalam koalisi. "Orang-orang yang berada dalam koalisi tapi bersikap melawan kelompok-kelompok yang mendukung pemerintahan," kata dia.

Menurut dia, SBY tidak membangun koalisi secara permanen, sehingga dalam pemerintahan 100 hari yang dia pimpin sangat lemah. "Koalisi masih ad hoc, tujuan-tujuannya hanya tertentu saja tidak ada perbaikan," kata dia. "Itu yang tidak dilakukan SBY."

Dia mengatakan, tanggapan terhadap kerja 100 hari pemerintah sangat beragam. Pemerintah, kata dia, menyatakan berhasil. Sementara oposisi menyatakannya gagal. "Bahkan saking percayanya, oposisi sampai menuntut presiden mundur," kata dia.

Arbi Sanit sendiri melihat kinerja 100 hari pemerintahan dari dua sisi. Pertama, dari segi teknis kementerian, pemerintahan SBY boleh dikatakan berhasil. "Karena program yang dirancang telah diselesaikan," kata dia.

Namun, dari segi kinerja politik, pemerintahan SBY dinilai gagal. Karena, kepemimpinan presiden, wakil presiden, menteri koordinator, dan para menteri mengalami penurunan.

Presiden, tambah dia, dinilai lamban dalam setiap kebijakannya, sedangkan Wakil Presiden Boediono dinilai membawa permasalahan. "Sementara menko dan para menteri dinilai tidak tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi," kata dia.

Dalam kinerja politik ini lah, kata dia, yang harus mendapat perhatian dari pemerintahan SBY. Program 100 hari kinerja KIB II dinilai tidak berhasil karena tidak didukung oleh sistem politik. "Sistem politik kita multi partai. Koalisi masih ad hoc, tidak permanen. Sistem partai tidak menopang koalisi," kata dia.

Selain itu, kinerja KIB 100 hari tidak banyak terdengar, karena tenggelam oleh isu-isu lain, seperti kasus Bibit dan Chandra dan kasus mafia hukum. Sedangkan polemik penilaian antara gagal dan sukses terhadap kinerja KIB II juga dapat memacu konflik. "Dan sekarang yang masih berlangsung masalah Bank Century yang memunculkan isu pemakzulan melawan reshuffle," kata dia.

Hadiri Buka Puasa Partai Golkar, Prabowo-Gibran Duduk Semeja dengan Airlangga
Pertemuan Presiden Jokowi CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson. (foto ilustrasi)

Freeport Boss Meets Jokowi to Discuss Mining Contract Extension

Indonesian President Joko Widodo (Jokowi) received a visit from officials of mining company Freeport McMoran at the Merdeka Palace, Jakarta, on Thursday.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024