SURABAYA POST -- Pengusutan kasus dugaan pemberian fee senilai Rp 71,483 miliar dari BPD (Bank Pembangunan Daerah) Jatim kepada beberapa pejabat Pemprov Jatim dan kepala daerah terkesan stagnan.
Tim audit investigasi bentukan Komisi C DPRD Jatim yang diharapkan dapat mengurai benang kusut skandal itu malah terkesan mandul. Buktinya sampai saat ini belum ada kejelasan kasus yang membelit bank plat merah itu.
Komisi C sendiri mulai terlihat loyo mengejar penyimpangan fee dari BPD Jatim senilai Rp 71,483 miliar hasil temuan KPK. Bahkan rencana pemanggilan mantan Gubernur Jatim H.Imam Utomo yang diagendakan Senin kemarin juga gagal.
Anggota Komisi C DPRD Jatim Basuki Babussalam mengatakan sebenarnya dirinya sepakat untuk mengusut tuntas keruwetan aliran dana miliaran rupiah dari BPD Jatim yang diduga masuk ke kantong pribadi para pejabat. “Masalahnya sampai saat ini kami kesulitan melacak aliran dana itu sebab data laporan keuangan dari Kabiro Keuangan Pemprov Jatim belum kami dapat,” katanya, Selasa (2/2).
Seperti diberitakan, KPK menemukan dugaan penyimpangan dana fee BPD Jatim kepada kepala daerah. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan KPK selama periode 2004-2008, jumlah dana yang diduga diselewengkan mencapai Rp 71,483 miliar.
Belakangan diketahui dari jumlah itu, Rp 17,7 miliar masuk ke pemprov melalui Biro Keuangan Setdaprov , sedangkan sisanya Rp 53,783 miliar diduga mengalir ke rekening 38 kepala daerah di Jatim.
Basuki menjelaskan kalau hanya sekadar memanggil Imam Utomo, ini juga akan membuat Komisi C menjadi bimbang. Sebab pihaknya belum mempunyai bukti-bukti yang mengarah ke nama mantan orang no 1 di Jatim itu.
"Kalau sudah ada data dan memang ada yang harus diklarifikasi dengan beliau, kita tetap akan panggil. Tapi untuk saat ini takutnya data yang diajukan nanti malah dibalikkan. Sehingga upaya mengejar aliran dana menjadi lemah," lanjutnya.
Di tengah-tengah lambannya pengusutan kasus fee Bank Jatim yang dilakukan Komisi C DPRD Jatim, beberapa elemen masyarakat mulai bereaksi menanggapi kasus tersebut, dan meminta kepada wakil rakyat agar serius dalam menangani kasus tersebut.
Senin (1/2) siang, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (Badko.HMI) Jawa Timur dan Surabaya Corruption Watch (SCW) mendatangi gedung DPRD Jatim menuntut agar anggota dewan melanjutkan pengusutan kasus tersebut.
Badko HMI Jatim mendesak Komisi C yang menangani kasus fee Bank Jatim untuk transparan dalam melakukan pengusutan. "Kami kesini untuk mempertanyakan komitmen anggota dewan sebagai legislator dan pengawas kebijakan pemerintah provinsi," kata Ketua HMI Jatim, Toyyib Abraham.
Laporan: Syamsul Hadi
Momen STY Dilempar Telur Kembali Viral Jelang Indonesia vs Korsel, Warganet: Buktikan Coach
Momen Shin Tae-yong (STY) dilempar telur kembali viral dan ramai diungkit warganet jelang pertandingan Timnas Indonesia vs Korea Selatan di perempat final Piala Asia U-23
