SURABAYA POST – Meski sudah hampir 4 tahun berlalu, namun dampak sosial akibat semburan Lumpur Sidoarjo belum tuntas tertangani. Masih cukup banyak berkas warga terdampak lumpur yang belum lunas terbayar oleh PT Minarak Lapindo Jaya, perusahaan yang ditunjuk Bakrie Group menuntaskan dampak sosial itu.
Walau demikian Minarak tetap berkomitmen menuntaskannya. Vice President Minarak, Andi Darussalam Tabusalla, menegaskan, untuk tahun 2010 ini Minarak telah menyiapkan dana Rp 1,2 triliun. “Itu hanya untuk menyelesaikan jual beli tanah dan rumah warga terdampak lumpur,” ujarnya.
Sampai sejauh ini, lanjut Andi, Minarak telah mengeluarkan dana Rp 2,079 triliun untuk menuntaskan pembayaran tersebut. Berkas yang menjadi tanggung jawab Minarak sebanyak 13.237 berkas. Sebanyak 12.886 berkas di antaranya saat ini sedang dalam proses pembayaran 80 persen.
“Dari 12.886 berkas itu, hanya 5 berkas yang belum terbayar uang muka 20 persen, maupun sisa 80 persennya. Sebab pemilik kelima berkas itu sampai saat ini tidak pernah datang saat kami undang untuk tanda tangan AJB (Akta Jual Beli),” ungkap Andi.
Dari 12.886 berkas tersebut, yang sudah terbayar lunas 100 persen sebanyak 6.814 berkas, terdiri atas mereka yang mengambil skema cash and carry maupun cash and resettlement. Sisanya masih dalam proses pembayaran 80 persen dengan cara diangsur Rp 15 jutaan per bulan (untuk pembayaran rumah) atau Rp 25 jutaan per bulan (untuk pembayaran rumah dan tanah).
Sementara itu, sebanyak 351 berkas di antara 13.237 berkas tersebut, saat ini masih dalam proses pembayaran uang muka 20 persen. Ke-351 berkas itu baru diajukan ke Minarak untuk diproses AJB sekitar September –Oktober 2009. Sehingga prosesnya mengalami keterlambatan.
Di bagian lain, BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) juga berupaya menuntaskan tugasnya menangani dampak semburan lumpur Sidoarjo dengan memulai kembali proyek relokasi infrastruktur, jalan arteri Porong. Sabtu (30/1) akan dilaksanakan pemancangan tiang pertama fly over Ketapang, jalan arteri Siring-Porong.
Seremoni pemancangan tiang pertama itu akan dihadiri 3 menteri, yakni Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum; Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan; serta Gusti Muhammad Hatta Menteri Lingkungan Hidup (LH). “Yang akan diresmikan menteri itu adalah paket 4. Fly over Ketapang itu nanti, dibangun mengangkangi jalan tol yang lama. Jaraknya antara Desa Kesambi-Desa Kalisampurno,” jelas Kapokja Pembangunan Relokasi Infrastruktur BPLS, Harum Puspito.
Setelah meresmikan pemancangan tiang pertama pembangunan fly over Katapang, 3 menteri itu akan menyusuri Sungai Porong hingga ke muara. Di sana , mereka akan melakukan penanaman hutan Bakau di pulau lumpur buatan, panen udang, serta beramah tamah dengan nelayan dan petambak setempat. Terakhir, tiga menteri itu akan meresmikan penggunaan 4 kapal keruk (dredger) dan 6 pompa lumpur (booster) tambahan di kawasan intake pond Desa Pejarakan. Alat-alat ini didatangkan BPLS untuk mengupayakan pengaliran lumpur ke Sungai Porong.
Satriyo Eko P.
