VIVAnews - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Ma'arif mengatakan Pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 1,3 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi korban gempa Jawa Barat, yang berpusat di Tasikmalaya awal September kemarin.
Dana itu baru digunakan untuk mengganti kerusakan rumah korban gempa, dan belum termasuk fasilitas umum dan infrastruktur umum.
Hal ini dikatakan Samsul usai Rapat Perkembangan Penanganan Bencana Alam Jawa Barat di Istana Wakil Presiden, Kamis, 28 Januari 2010. "Kebutuhan dana sebesar Rp 1,3 triliun akan menggunakan cadangan dana BNPB, selama menunggu dana APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Perubahan)," kata Syamsul.
Syamsul tetap berharap anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Gempa Jawa Barat dibebankan ke APBN-P. Karena anggaran BNPB tahun 2010 sebesar Rp 3,5 triliun digunakan untuk penanggulangan jika terjadi bencana. "Akan diperjuangkan Menteri Keuangan agar APBN-P bisa memenuhi kebutuhan itu," ucap dia.
Penggantian kerusakan rumah pun dibagi menjadi kategori berat, sedang, dan ringan. Kerusakan berat akan diganti Rp 15 juta tiap rumah. Sedangkan rusak sedang diganti Rp 10 juta, rusak ringan diganti Rp 1 juta.
Untuk penggantian kerusakan berat dan sedang, Pemerintah akan membebankan ke APBN-P. Sedangkan penggantian kerusakan ringan akan dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan dari seluruh 14 kabupaten/kota yang terkena gempa, terdapat 46.813 rumah rusak berat dan sedang. Namun dari jumlah tersebut, yang telah diperbaiki baru sebanyak 5.379 rumah. Sedangkan rusak ringan mencapai 94.946 rumah, dan yang telah diperbaiki baru sebesar 43.980 rumah.
Ahmad Heryawan juga menjelaskan, Pemerintah Jawa Barat telah menggunakan sejumlah dana untuk melakukan perbaikan rumah tersebut. Sebanyak Rp 217,6 milyar berasal dari BNPB, ditambah Rp 30,3 milyar dari fasilitator, dan dana APBD Jawa Barat Rp 240 milyar. "Total Rp 460,6 milyar," ujar Gubernur yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Rapat Penanggulangan Bencana Jabar ini dipimpin langsung Wapres Boediono di tengah keramaian suara demonstran di luar Istana Wapres. Rapat ini juga diikuti oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Di Depan Para Pengusaha Ritel, Airlangga Sebut Aturan Impor Bakal Direvisi
Menko Ekonomi Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
