SURABAYA POST - Pemkot Batu khawatir anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)-nya tak mampu memenuhi kebutuhan untuk pelayanan berobat bagi warga tidak mampu. Hal ini terjadi bila penghapusan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai rujukan berobat ke rumah sakit Pemprov Jatim direalisasikan. Sebagai gantinya, pemegang SKTM dimasukkan sebagai penerima Jamkesda 2010.
Kepala bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu Edi Juniariyanto menuturkan, selama ini penerima Jamkesda adalah mereka yang sudah terdata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu sebanyak 6 ribu orang.
Bila rencana Pemprov Jatim mengalihkan mereka yang memegang SKTM menjadi pemegang Jamkesda terealisasi, maka akan terjadi pembengkakan tajam anggaran. Padahal sharing anggaran antara Pemkot Batu dan Pemprov Jatim sudah disetujui dalam MoU untuk 6 ribu warga saja.
’’Rencana penghapusan SKTM untuk rujukan berobat di rumah sakit milik Propinsi Jatim tentu membuat kita bingung. Karena dengan penghapusan SKTM itu maka warga meminta kepada Pemkot Batu untuk menampung biaya berobat mereka,” urai Edi di Batu, Kamis (7/1) siang tadi.
Dia menambahkan, MoU antara Pemkot Batu dengan Pemprov Jatim untuk anggaran Jamkesda 2010 sebesar Rp 1,599 miliar. Dari anggaran itu komposisinya fifty-fifty antara Pemkot dan Pemprov. Anggaran sebesar itu sudah disepakati dalam MoU untuk dipergunakan oleh 6 ribu penerima.
Zaenul Arifin
Kronologi Siswi SMAN 1 Cisaat Meninggal Dunia saat Jalani Seleksi Paskibra
Seorang siswi SMA Negeri 1 Cisaat meninggal dunia saat mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera (paskibra) tingkat Kabupaten Sukabumi 2024 di Kecamatan Palabuhanratu,
