SURABAYA POST - Simpang-siurnya pengumuman hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) memaksa DPRD Tuban menggunakan hak angket. Hak Angket ini untuk menyelidiki adanya dugaan manipulasi data yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Informasi dari sejumlah anggota DPRD Tuban, Kamis, 24 Desember 2009, sudah 26 orang anggota DPRD menandatangi persetujuan diadakannya hak angket itu. "Pada prinsipnya semua fraksi setuju, kecuali Fraksi Partai Golkar (FPG)," kata Teguh Prabowo alias Goh Cong Ping, Wakil Ketua DPRD dari FPDI.
Teguh Prabowo menyayangkan sikap yang diambil FPG itu, karena bisa menghambat percepatan proses penyelidikan kasus CPNS. Menurut Teguh, apabila kasus ini tidak bisa segera ditangani, akan berakibat semakin menurunnya kepercayaan rakyat terhadap DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban.
"Laporan sudah banyak yang masuk. Kalau DPRD tidak segera menindaklanjuti, kita bisa kehilangan legitimasi dari rakyat," tegasnya.
Hasil penyelidikan sementara yang dilakukan DPRD, terdapat 197 nama yang tidak sesuai antara lembar pengumuman yang dikeluarkan FE UI dengan lembar versi BKD Tuban.
Terkait hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Sekretaris Daerah (Setda), Ir. Parastuti, mengatakan FE UI hanya berwenang mengeluarkan hasil tes, sedangkan keputusan sepenuhnya menjadi wewenang Pemkab Tuban.
Namun, apa pun alasan pemkab, lanjut Teguh, masalah ini tetap harus mendapat perhatian serius karena merugikan rakyat secara keseluruhan, bukan hanya pihak-pihak pelapor.
Sementara itu anggota FPG, Sucipto, membantah jika pihaknya sengaja menghambat proses penanganan kasus CPNS tersebut. Ia mengatakan, FPG belum bersedia tanda tangan karena alat kelengkapan DPRD belum ada, sehingga dimungkinkan pelaksanaan hak angket tidak bisa dilaksanakan.
"Kan percuma kita tanda tangan melaksanakan hak angket, tapi tidak bisa merealisasikannya karena alat kelengkapan DPRD belum terbentuk," kata Cipto.
Laporan: Subekti
ismoko.widjaya@vivanews.com
Istana Tegaskan Jokowi Tidak Ada Agenda Kunjungan Kerja ke Surabaya
Pelaksana Tugas Deputi Protokol dan Pers Media Istana Presiden, Yusuf Permana menegaskan tidak ada jadwal Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kunjungan kerja ke Surabaya.
