SURABAYA POST -- APBD Kota Mojokerto 2010 yang baru disahkan seminggu lalu mendapatkan tanggapan miring kalangan dewan setempat. Anggaran tersebut dianggap tidak pro-rakyat lantaran 72% digunakan untuk membayar gaji PNS.
“Sebagian besar atau 72 persen anggaran APBD digunakan untuk anggaran belanja tidak langsung berupa gaji PNS,” kata Riha Mustofa, anggota Fraksi Pembangunan Keadilan Nasional (FPKN), Selasa (22/12).
Hal ini dibenarkan anggota FPKN lain, Drajat Stariaji PKPI. Bahkan 28% sisa anggaran APBD 2010 itu pun tidak semuanya digunakan untuk belanja langsung kebutuhan dan bantuan masyarakat.
Pasalnya, pada pos anggaran langsung ini masih ada pos honorarium pegawai pelaksana program, pembelian ATK kegiatan, pengadaan makanan dan minuman (mamin) dan lainnya. “Jadi kalau dirinci ya lebih kecil lagi,” ujar Drajat.
Menurut Riha, bisa dikatakan APBD Kota Mojokerto 2010 yang sebesar Rp 328 miliar itu hampir Rp 240 miliar di antaranya habis untuk belanja pegawai. “Kalau begini, mana pro-rakyatnya,” ujarnya.
Dia berharap, pada tahun-tahun mendatang pos belanja langsung yang bisa dinikmati rakyat semakin besar. Selain itu, dia berharap program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kecil, pengembangan kawasan perekonomian dan iklim investasi, atau pengangguran diperhatikan.
Untuk itu diperlukan kecermatan perencanaan dan pengelolaan anggaran serta evaluasi dan pertanggung jawaban. “Jangan seperti tahun 2009. banyak SKPD yang tidak tahu dan tidak paham program yang dijalaninya,” katanya.
Riha juga menyoroti lambatnya eksekutif memberikan draf RAPBD kepada legislatif. Legislatif hanya diberi waktu 5 hari untuk melakukan pembahasan APBD yang tebalnya mencapai 20 cm tersebut. Akibatnya, pembahasan poin-poin APBD 2010 tidak maksimal. “Paling banter kita bisa mengevaluasi 15 persen saja, sisanya terpaksa kita tinggal. Padahal, banyak yang harus kita cermati,” katanya.
Laporan: Iwan
Merawat Silek Galombang 12 Batipuh Pitalah Bungo Tanjuang
Merawat Silek Galombang 12 Batipuh Pitalah Bungo Tanjuang
