SURABAYA POST – Sikap PDIP yang terlalu berhasrat tetap mendudukkan Bambang DH sebagai walikota Surabaya menuai banyak kecaman.
Banyak kalangan menyebut taktik PDIP mendudukkan Bambang pada posisi calon wakil walikota (cawawali), untuk kemudian menjadi walikota dengan cara memanggil mundur walikotanya, sebagai pembodohan publik.
Sebegaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan Bambang sudah menjabat selama 2 periode. Dasarnya, masa jabatan Bambang yang pertama berlangsung 2 tahun 9 bulan atau melebihi separuh dari total masa jabatan (5 tahun).
Polemik ini bersumber dari paparan Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya, Baktiono. Menurut dia, mungkin PDIP akan mencalonkan Saleh Ismail Mukadar, Wisnu Sakti buana atau calon lain sebagai cawali dan Bambang didudukkan sebagai cawawali.
Bila pasangan ini terpilih, di tengah jalan sang walikota akan diminta untuk mundur dan posisinya digantikan Bambang. Dengan begitu, Bambang kembali menjadi Walikota Surabaya.
"Strategi ini tetap sah karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Dan, ini sangat mungkin," ungkap Baktiono. Taktik ini bukan hanya dikecam kalangan eksternal PDIP, bahkan Wisnu Sakti Buana sendiri juga mengecamnya.
Menurut Sekretaris DPC PDIP Surabaya ini, taktik itu merupakan pembodohan masyarakat. Pola ini bukannya menciptakan pendidikan politik yang baik, tapi bisa dibilang menjerumuskan Bambang sendiri sendiri dan membuat citra PDIP jatuh.
Seharusnya, kata dia, Bambang tidak perlu dicalonkan sebagai walikota lagi, apalagi dengan cara dijadikan cawawali dulu. "Tidak perlu sampai seperti itu," kata Wisnu.
Alasannya, nama Bambang saat ini populer dan memiliki nilai bagus di masyarakat. Citra positif ini justru akan turun drastis di mata masyarakat bila pakai cara-cara seperti itu.
Bambang sendiri, ungkapnya, sudah siap mundur sejak lama dan tidak mau dimajukan lagi sebagai cawali atau cawawali. Dia sudah menyerahkan masalah pencalonan walikota kepada kader PDIP yang lain. Namun, karena DPP PDIP tetap menginginkan Bambang maju baik sebagai cawali atau cawawali, dia tidak bisa menolaknya.
"Sebenarnya yang salah bukan Bambangnya, tapi kebijakan DPP PDIP yang menetapkan Bambang sebagai cawali atau cawawali. Itu kebijakan yang tidak populis dan menurunkan citra PDIP sendiri," kata Wisnu.
Laporan: Purnomo Siswanto
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
