VIVAnews - Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat meminta Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, Slamet Riyanto, dicopot. Menurut Tim, Slamet gagal memperbaiki penyelenggaraan haji.
Menurut anggota Tim, Oheo Sinapoy, Dirjen Haji terbukti tidak mampu mengelola penyelenggaraan haji. Kesalahan yang terjadi sebelumnya selalu terulang kembali.
“Dari sisi manajemen, bila ada Dirjen yang tak mampu mengelola penyelenggaraan haji, ya harus diganti. Penggantinya harus betul-betul mengetahui dan menguasai manajemen itu,” katanya dalam jumpa pers di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 18 November 2009.
Politisi Golkar itu mengatakan, bagaimana mungkin seorang ahli tafsir harus bernegosiasi masalah harga. “Ini kan nggak paham soal manajemen,” ujarnya lagi.
Namun Tim Pengawas Haji mengakui, pergantian Dirjen memang bukan urusan DPR, tetapi Dewan bisa memberi masukan kepada Menteri Agama Suryadharma Ali. "Karena itu saya tekankan perlu ada evaluasi besar terhadap pelaksanaan haji. Kami berkomitmen dengan Depag dan penyelenggara haji adalah melakukan penyelenggaraan ibadah haji yang terbaik untuk ke depan. Bukan berarti kesalahan sekarang kita lupakan,” kata Sinapoy.
Persoalan yang dihadapi penyelenggaraan haji 2009 ini, kata Tim DPR itu, masih masalah pemondokan, transportasi dan katering. Dalam jumpa pers bersama anggota Tim Pengawas Haji lainnya, Iskan Qolba Lubis (FPKS) dan M. Arwam Thomafi (FPP), Sinapoy mengungkapkan dalam soal pemondokan, kesepakatan pemerintah dengan DPR menyebutkan bahwa 80 persen jamaah haji Indonesia lokasi pemondokannya berada di Ring I.
Namun nyatanya sebagian besar atau 76 persen berada di Ring II dan sisanya malah berada di Ring III. Di sisi lain masih ditemukan beberapa pemondokan yang menggunakan tasrikh (sertifikat kelayakan pemondokan) tahun lalu serta masih ada beberapa pemadatan kapasitas pemondokan.
Dalam akad (perjanjian) pemondokan juga sangat lemah, posisi kita tidak bisa berbuat apa-apa jika dirugikan. Pasalnya dalam menyusun perjanjian-perjanjian di Arab Saudi tidak didampingi pengacara, padahal telah disediakan dana Rp 2,5 miliar, tetapi tidak dipakai oleh Departemen Agama.
Masalah yang diminta Tim perlu perhatian khusus adalah adanya pemondokan bermasalah yakni di sektor 8 Makkah yang hanya memiliki satu kamar mandi untuk 25 orang. Masalah lainnya banyak jamaah haji usia lanjut (pikun) bisa lolos menunaikan ibadah haji dan keterlambatan pemberangkatan bus dari Madinah ke Makkah.
Dalam soal transportasi, Tim Pengawas Haji DPR menemukan berkurangnya layanan bus dari pemondokan sekitar 2.000 meter dari Masjidil Haram, Jika tahun lalu disediakan 620 bus, pada tahun ini hanya 315 bus. Selain itu masih terjadi penumpukan transportasi di berbagai titik akibatnya merugikan jamaah haji dari segi waktu dan materi karena harus naik taksi.
Sedangkan soal katering, makanan yang disajikan dari catering masih riskan, karena dari proses pembuatan makanan hingga penyajian waktunya relatif lama, sehingga higienitas dan ketahanan makanan diragukan.
Apriyani/Fadia dan Gregoria Mariska Lolos, 6 Pebulutangkis Indonesia Tembus Olimpiade 2024
Sebanyak enam atlet Indonesia dari cabang olahraga bulutangkis sudah mengamankan tiket ke Olimpiade 2024. Ini berdasarkan update rangking Race to Paris.
