VIVAnews - Meski sudah memeriksa sejumlah saksi, Kepolisian Resor Bandung hingga kini belum menetapkan tersangka terkait tewasnya delapan warga Kabupaten Bandung yang diduga meninggal akibat meminum obat pencegah penyakit kaki gajah (filariasis).
"Hari ini, penyidik masih akan memanggil sejumlah saksi tapi kami hanya meminta klarifikasi saja dari mereka," ujar Kepala Polisi Resor Bandung Ajun Komisaris Besar Polisi Imran Yunus.
Klarifikasi ini, ujar Imran, berisi keterangan tentang prosedur sosialisasi dan pemberian obat massal filariasis yang diberikan kepada
warga Kabupaten Bandung Selasa lalu. Pengobatan yang dilakukan secara massal ini merupakan yang pertama kali dan merupakan
bagian dari program pemerintah dalam memberantas filariasis untuk 32 juta penduduk Indonesia tahun 2009.
Namun seusai pengobatan massal ini, delapan warga Kabupaten Bandung meninggal dunia. Hingga kini belum diketahui apa penyebab kematian delapan orang itu.
Setelah memanggil saksi dari keluarga korban, Senin lalu polisi memanggil petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang diwakili Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Suhardiman.
Namun Suhardiman membantah pemanggilan berkaitan dengan meninggalnya delapan warga itu. "Saya hanya diminta klarifikasi
tentang sosialisasi dan pelaksanaan pengobatan massal itu," ujar Suhardiman.
Menurut Suhardiman, obat yang diberikan dalam pengobatan massal itu sudah aman untuk dikonsumsi masyarakat. "Yang menetapkan standar ini bukan saya, tapi pemerintah juga badan kesehatan PBB, WHO," katanya.
Terkait kematian delapan warga itu, Suhardiman mengusulkan agar dilakukan otopsi. Dengan begitu, kata dia, dapat diketahui secara
pasti apa sebenarnya yang menyebabkan kematian mereka. "Kalau tidak diotopsi, pasti dugaan di masyarakat akan terus simpang siur," katanya.
Laporan: BAR | Bandung
Mahfud MD Bicara Pentingnya Jaga Demokrasi agar Terhindar dari Kediktatoran
Pakar hukum tata negara Mahfud MD berbicara mengenai pentingnya menjaga demokrasi di Indonesia agar pelanggaran-pelanggaran tak terjadi kembali.
