VIVAnews -- Kepala Daerah Kerja Mekah H. Subakin Abdul Muthalib tak khawatir dengan rencana DPR yang akan membentuk tim investigasi menyelidiki permasalahan haji di Daerah Kerja Mekah. Terutama menyangkut pemondokan dan transportasi lokal di Kota Mekah.
"Silahkan. Kami terbuka. Kami akan terus transparan dan menyampaikan setiap permasalahan apa adanya, tanpa ditutup-tutupi," kata Subakin di Mekah Al-Mukaramah, Selasa 17 November 2009. Sebab, kata dia, sejak awal, Daker Mekah tidak pernah menyembunyikan sesuatu.
Menurut Subakin, upaya DPR itu dapat menjadi masukan bagi perbaikan pelayanan jemaah di masa mendatang. "Kami akan menerima semua masukan dengan baik," katanya.
Sejauh ini, Subakin mengatakan, petugas di lapangan di Daker Mekah telah bekerja keras dan maksimal. Setiap keputusan yang diambil bersama, antara pemerintah dan DPR, dapat dilaksanakan di lapangan. "Bahwa ada selisih, itu tak lebih dari adanya hajatan yang dilakukan di negeri orang," katanya.
Banyak hal yang tak dapat dijangkau Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) karena kewenangannya ada di tangan penyelenggara Arab Saudi. "Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan di masa mendatang akan terus diperbaiki. Kami senantiasa melakukan simulasi," katanya.
Sebagaimana diberitan sebelumnya, DPR akan membentuk tim pencari fakta berkaitan dengan keluhan yang dialami jemaah haji yang mengalami kesulitan transportasi akibat pemondokan jauh di Mekah Al-Mukaramah. Hasil investigasi yang dilakukan DPR, khususnya Komisi VIII ini akan dijadikan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan haji mendatang.
"Tim Pemantau Komisi VIII DPR merasa prihatin dengan kondisi jemaah haji yang mengalami kesulitan akses ke Masjidilharam di Mekah. Bahkan akibat sulitnya transportasi lokal ini, banyak jemaah yang membatalkan diri beribadah di Baitullah," kata Ketua Tim Pemantau DPR Gondo Raditiyo Gambiro, dalam konperensi pers di Kota Mekah, Minggu 15 November 2009.
DPR dalam memori akhirnya itu juga menyoroti usulan agar mereka menyetujui anggaran RS 4.000 perjemaah untuk tinggal di Ring I. Dalam hal ini Gondo Radityo Gambiro mengatakan, "Persoalannya, apakah harga penginapan di Ring I sebesar itu? Harus dilakukan pengecekan ulang," katanya.
Memang DPR menyetujui anggaran perumahan dengan plafon RS 2.500. Namun pemerintah kemudian memberikan subsidi RS 500. Dengan demikian, PPIH mempunyai uang RS 3.000 perjemaah."
Di samping itu, kata Gondo Radityo, Departemen Agama melalui biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang disetorkan Rp 20 juta perjemaah kepada Departemen Agama sebagai uang muka, mestinya dapat dimanfaatkan bunganya untuk menambahi uang muka sewa rumah di Mekah.
"Dalam persoalan rumah dan transportasi, DPR melihat, permasalahannya bukan uang, tapi masalah manajemen."
Dalam masalah ini, Subakin menjelaskan, "Perumahan di Mekah Al-Mukaramah selama ini menganut hukum pasar. Panitia yang memiliki uang besar dengan plafon tinggi saja yang memungkinkan mendapatkan rumah di Ring I," katanya.
"Harga rumah di Ring I antara RS 3.500 hingga RS 4.000. Namun panitia dengan anggaran terbatas hanya berani mengambil rumah di Ring II."
Menurut Subakin, PPIH sebetulnya sudah memiliki konsep tentang perumahan ini, namun praktiknya tak semudah konsep. "Memang Departemen Agama memiliki uang banyak dalam soal haji, tapi itu uang jemaah yang setiap rupiahnya memiliki peruntukan dan harus dipertanggungjawabkan," katanya. (sumber: depag.go.id)
Viral Wanita Ini Ngaku Ditipu Elon Musk, Uang Rp800 Miliar Melayang
Seorang wanita Korea mengalami kerugian besar $50 ribu atau sekitar Rp810 miliar setelah tertipu oleh penipuan yang melibatkan akun palsu mengaku sebagai Elon Musk.
