- VIVA.co.id/istimewa
VIVA.co.id - Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada Senin, 3 Agustus 2015.
Junaidi diperiksa sekitar sebelas jam dan dicecar 80 pertanyaan oleh penyidik seputar kasus pembayaran tim Pembina Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Junus, Bengkulu.
Kuasa hukumnya, Muspani, menjelaskan bahwa Junaidi ditanya soal proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus. SK itu mengatur pencairan honor bagi tim pembina RSUD tersebut.
"Jadi SK itu melalui mekanisme pemerintahan. Selama ini belum dijelaskan. Tadi sudah ditanyakan ke penyidik yang mengajukan dan siapa yang bertanggung jawab," ujar Muspani di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.
Muspani menyakini bahwa kebijakan Gubernur sudah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. "Dalam prespektif prosedurnya, sudah dilakukan, tinggal pemahaman penyidik dan proses hukum yang sedang berjalan," katanya.
Dijelaskannya, penerbitan SK itu permasalahan hukum administrasi negara. Karena itu, Bareskrim menyelidikinya melalui hukum acara tafsir pidana korupsi.
Kata Muspani, kliennya merasa dirugikan dengan penetapan sebagai tersangka kasus korupsi itu. Soalnya kepercayaan masyarakat kepada Junaidi sudah menurun, bahkan cenderung apatis. Namun dia meyakini kasus itu ada hikmahnya.
Penyidik juga telah memeriksa 17 saksi dan empat saksi ahli terkait kasus yang disangkakan kepada Junaidi. Atas perbuatannya negara mengalami kerugian sekitar Rp359 juta.
Junaidi Hamsyah dijerat Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. (ase)
Kasus Gadis 20 Tahun Tewas Tanpa Busana di Kolam, Polisi Kesulitan Mengungkap Pelaku
49 hari berlalu pasca ditemukannya jenazah korban yang mengapung tanpa busana di kolam. Polisi sudah memeriksa belasan saksi termasuk meminta keterangan dari keluarga.
