Sumber :
- Antara/ Nyoman Budhiana
VIVAnews
- Kandidat Gubernur Bali yang diusung Golkar-Demokrat dan tujuh partai lainnya, Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta), memprotes surat suara kandidat yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS). Di surat suara tersebut terdapat logo PDIP.
"Panitia Pengawas Pemilu sudah melakukan kajian dan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan KPU," kata anggota Tim Pemenangan Pasti-Kerta, Ketut Ngastawa, di Kantor KPUD Bali, Selasa 23 April 2013.
Pastika Pakai Warna Merah
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Panitia Pengawas Pemilu sudah melakukan kajian dan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan KPU," kata anggota Tim Pemenangan Pasti-Kerta, Ketut Ngastawa, di Kantor KPUD Bali, Selasa 23 April 2013.
Setelah melakukan kajian, Ngastawa melanjutkan, alangkah baiknya jika semua pihak mematuhi ketentuan yang ada. "Kita mengacu kepada ketentuan hukum, apapun bentuknya. Oleh karena itu kami tindak lanjuti. Dan, ternyata oleh Panwaslu juga dinyatakan sama. Kita, Tim Pasti-Kerta senantiasa berjalan pada koridor hukum," kata Ngastawa.
Kendati begitu, kesepakatan pengenaan logo PDIP pada kertas suara Paket PAS sudah ditandatangani oleh Sekretaris Pemenangan Pasti-Kerta, Komang Purnama. Atas hal itu, Ngastawa mengakui jika tak memerhatikan betul format kertas suara Paket PAS.
"Kami hanya memerhatikan format kami. Bahwa ternyata Panwaslu dan masyarakat menyatakan itu tidak baik, tidak benar, ya tentu kami respons. Justru keliru jika kami tidak merespon. Karena itu, semua harus dikembalikan kepada koridor hukum. Sehingga, pemilu bisa berjalan jujur dan adil," kata dia.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Bali, Made Wena menjelaskan, gambar surat suara paket yang diusung PDIP semestinya menggunakan format sesuai dengan yang mereka sampaikan ketika mendaftar ke KPUD Bali. "Waktu itu formatnya logo hanya pin kecil di dada calon wakil gubernur Dewa Nyoman Sukrawan. Saat ini logonya partai besar di bawah kedua kandidat. Itu kita ketahui setelah dicetak. Jadi harus dikembalikan ke format awal," kata Wena.
Jika mengacu pada pasal 6 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009, yang diatur dalam surat suara adalah foto, nama kandidat dan nomor urut. "Tapi jikapun ada perubahan-perubahan, silakan para pihak membicarakan hal itu untuk menyepakati. Kami hanya tidak ingin timbul masalah usai pemilu," kata Wena.
Pastika Pakai Warna Merah
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Pemenganan Paket PAS, Nyoman Sudiantara, menjelaskan, apa yang diserahkan ke KPUD saat pendaftaran hanya gambar awal dan terus mengalami perubahan. Perubahan itu sendiri sudah disampaikan ke KPUD dan diketahui oleh Tim Pasti-Kerta. "Buktinya mereka menandatangani kesepakatan hasil akhir di atas materai. Yang menandatangani Sekretaris Tim Pemenangan mereka, Komang Purnama," kata Sudiantara.
Menurut dia, masalah simbol partai dalam surat suara PAS merupakan hal prinsip bagi PDIP. "Bagi kami ini harga mati. Tidak ada landasan yang melarang penggunaan simbol partai. Apalagi sudah ada penandatangan kesepakatan dari kedua tim soal itu. Kalau mereka ribut di internal, itu bukan salah kita," kata Sudiantara.
"Kami sepakat 15 Mei ini aman dan tentram. Kondusivitas itu harga mati yang tidak bisa ditawar. Tapi jangan kami diutak-atik soal prinsip. Kami ingin memberi tahu soal itu. Kami akan melakukan perlawanan jika hal itu dihilangkan," katanya.
Sudiantara menyatakan, PDIP sudah diam begitu mengetahui surat suara Pastika yang diusung Golkar-Demokrat justru berwarna merah, warna yang identik dengan PDIP. "Kami tidak mempersoalkan warna merah pada background surat suara mereka, meski mereka diusung Golkar-Demokrat. Tapi aturan tidak melarang, makanya kami tidak protes. Tapi secara etika tidak pantas," kata Sudiantara.
Dan kini, ketika PDIP menaruh logo partai di surat suara, Pastika justru memrotes padahal tak diatur dalam peraturan pilkada. Dan sikap PDIP, kata Sudiantara, akan mempertahankan. "Kalau logo partai dihilangkan, semua kader sudah telepon itu harga mati," kata Sudiantara. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Setelah melakukan kajian, Ngastawa melanjutkan, alangkah baiknya jika semua pihak mematuhi ketentuan yang ada. "Kita mengacu kepada ketentuan hukum, apapun bentuknya. Oleh karena itu kami tindak lanjuti. Dan, ternyata oleh Panwaslu juga dinyatakan sama. Kita, Tim Pasti-Kerta senantiasa berjalan pada koridor hukum," kata Ngastawa.
