- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Mahkamah Konstitusi menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Miranda Gultom sebagai tersangka dalam kasus travel cek pemilihan deputi senior Bank Indonesia dan Anggelina Sondakh dalam kasus suap Wisma Atlet belum menunjukkan kinerja memuaskan.
Sebab, dalam satu tahun KPK hanya mampu menyelesaikan 20 kasus korupsi. Sedangkan kasus korupsi di seluruh daerah, dalam satu harinya mencapai 20 kasus.
"Jika dalam satu hari ada 20 kasus, dalam setahun atau 365 hari maka ada 7.200 kasus. Dengan setahun hanya mampu menyelesaikan 20 kasus, maka keefektifan KPK dipertanyakan," kata Ketua MK, Mahfud MD saat melakukan tatap muka dengan pejabat dan pegawai Pemkab Bantul, DIY, Senin 6 Februari 2012
Namun demikian, mantan Menteri Pertahanan ini menegaskan untuk mengurangi angka korupsi yang terus bertambah, harus segera dilakukan pembenahan birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, dalam internal KPK juga harus dilakukan penguatan. "Berbagai departemen-departemen juga harus dibenahi. Kalau semua itu ditangani KPK, nggak akan produktif," ujarnya.
Terkait banyaknya anggota partai politik, baik di pusat maupun di daerah yang tersandung kasus korupsi, Mahfud menyarankan agar roda pemerintahan tetap berjalan, dan untuk menghindari munculnya rezim dalam pemerintahan, keberadaan partai mutlak diperlukan. "Soalnya, kalau ada pemerintahan tanpa ada partai itu jauh lebih jelek," tutur Mahfud.
Kendati demikian, Mahfud mengungkapkan, banyak partai di Indonesia yang dinilai tidak sehat. Untuk itu, dalam internal partai pun harus segera dilakukan pembenahan. "Harus segera melakukan pembenahan. Kayak sistem perekrutan anggota partai," ujar mantan Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa ini. (umi)
Mudik Lebaran 2024 Dinilai Beri Dampak Positif untuk Perekonomian Indonesia
Masyarakat baru saja merayakan Puasa Ramadan dan Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2024, pada momen itu mayoritas masyarakat menjalankan tradisi mudik ke kampung halaman. Dari
