- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Jawa Barat, mengusulkan diberlakukannya 'Tahun Drainase’ untuk mengatasi banjir yang terjadi hampir setiap tahun. Program ini dinilai lebih efektif ketimbang progam pemerintah kota Bekasi lainnya untuk menanggulangi banjir.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bekasi Ronny Hermawan mengatakan, Tahun Drainase atau pembenahan saluran air minimal bisa dilakukan selama tiga tahun atau maksimal lima tahun. Jika diikat oleh Peraturan Daerah (Perda), maka hingga beberapa tahun mendatang perbaikan drainase menjadi prioritas utama dari Pemerintah Kota Bekasi.
“Percuma sekarang tanam seribu pohon, kalau perbaikan drainase bukan jadi skala utama. Bisa-bisa, beberapa tahun mendatang warga malah bergelantungan di pohon-pohon itu karena banjir,” ujarnya.
Salah satu upaya dalam menyukseskan Tahun Drainase, kata Ronny, adalah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk perbaikan dan pelebaran drainase. Selama ini, drainase hanya mendapat jatah 13 persen dari Rp180 miliar dana APBD untuk Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi. Sebanyak 87 persen sisanya untuk perbaikan jalan.
Ronny mengatakan, idealnya untuk mengatasi banjir, drainase harus mendapatkan dana sebanyak 40 persen dari total anggaran bagi kedua dinas tersebut. Itupun, bukan hanya dana satu tahun anggaran, tetapi rutin hingga lima tahun berturut-turut.
“Makanya dibutuhkan payung hukum berupa perda, agar ini bisa terus berjalan meskipun terjadi pergantian kepala daerah. Kalau sudah ada komitmen itu dari Pemkot Bekasi, saya yakin masalah banjir bisa teratasi,” katanya.
Ronny mengaku telah berulangkali menyampaikan ini kepada Pemkot Bekasi namun selalu dimentahkan. Dia menyayangkan belum adanya respon yang positif dari Pemkot Bekasi, terkait idenya untuk mengatasi banjir tersebut.
“Berkali-kali saya sudah dorong walikota dan dinas terkait untuk mendukung program ini. Tapi mereka, sepertinya tidak tertarik,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menggelontorkan ide membuat foto udara berformat digital untuk mengatasi banjir. Untuk membuat foto ini, dana yang dibutuhkan mencapai Rp15 miliar. Ronny mengatakan bahwa ini bisa saja dilakukan, tapi tidak terlalu penting.
"Bukan itu yang menjadi skala prioritas, karena penanganan banjir itu harus taktis dari hilir ke hulu. Salah satunya dengan fokus pada drainase,” lanjutnya.
(Laporan: Erik Hamzah | Bekasi)
Top News: AHY Wanti-wanti Prabowo, Heboh Wali Nagari di Sumbar Digerebek Warga Mesum
Simak sejumlah artikel yang masuk deretan terpopuler dalam kanal News VIVA sepanjang Kamis, 25 April 2024. Salah satunya soal pertemuan Prabowo dengan Cak Imin.
