5 Tahun MoU Helsinki

JK: Konflik Timbul Akibat Ketidakadilan

Dialog Jusuf Kalla
Sumber :
  • VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis

VIVAnews - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku timbulnya konflik dipicu ketidakadilan. Kasus Aceh, misalnya, timbul karena adanya ketidakadilan ekonomi dan sosial.

KPU Ungkap Kubu Anies dan Ganjar Tak Pernah Ajukan Pembatalan Pencalonan Gibran

"Kenapa Aceh yang makmur tidak dapat dinikmati rakyatnya," ujarnya dalam acara memperingati lima tahun perdamaian Aceh (MoU Helsinski). Acara yang bertajuk, 'Damai Bagi Semua untuk Selamanya' bertempat di Ball Room, Hotel Four Seasons, Jakarta, 15 Agustus 2010.

Dalam acara tersebut turut hadir pejabat dan mantan pejabat seperti Jusuf Kalla (Ketua PMI), Menko Polhukam Joko Suyanto, keluarga besar TNI-Polri, Widodo AS (mantan Menkopolhukam), Hasan Wirajuda, Sofyan Jalil, Din Syamsudin (Ketua Umum PP Muhamadiyah), Teuku Malik dll, Mustafa Abu Bakar.

Mantan wakil presiden itu menambahkan, pemberontakan PRRI-Permesta, konflik Poso juga ditimbulkan akibat adanya ketidakadilan politik dan sosial. "Persoalan ini sebenarnya sudah diamanatkan dalam UUD, pasal 33, bumi air dan kekayaan di dalamnya digunakan negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-sebesarnya," ujarnya.

JK yang kini ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) mengakui, Aceh bukan masalah agama atau syariah tapi masalah menegakkan keadilan ekonomi di sana. "Solusi MoU adalah menegakkan kembali keadilan berbangsa. Persoalan Aceh lebih pada masalah ekonomi daripada politik," tuturnya.

Tentunya, Kalla berharap, lima tahun perdamaian Aceh (MoU Helsinski) harus menjadi peringatan. Sebab, Kita akan bahagia bila mampu menciptakan bangsa yang adil dan makmur.

Selain itu, peringatan ini bukan sekadar peringatan tetapi adalah sejarah, sebuah pengalaman untuk pelajaran negeri ini di masa mendatang. (umI)

Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK

KPU: Andai Anies-Cak Imin Menang, Apa Tetap Persoalkan Pencalonan Gibran?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyindir kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mempersoalkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024